Bengkulu – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bengkulu (UNIB), menyatakan sikap akan ikut aksi turun ke jalan pada Senin 11 April 2022 besok.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur BEM FH Lanai Damkuba bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), serta Oganisasi Mahasiswa Fakultas Hukum (Ormawa FH) UNIB saat menyampaikan hasil kajian di Gazebo FH Minggu (10/4/22).
Seruan dalam bentuk video yang berisi imbauan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk ikut turun ke jalan pada 11 April pun disebarkan.
“Kami dari BEM, DPM dan Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum menyatakan sikap bahwa akan ikut aksi, serta menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk membersamai aksi turun ke jalan pada 11 April 2022,” seru Lanai Damkumba dalam video yang beredar.
Diketahui, dalam hasil kajian yang disampaikan, ada 2 poin tuntutan secara nasional, dan 6 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah.
Adapun tuntutan-tuntutan tersebut sebagai berikut :
Isu nasional:
- Menuntut MPR RI untuk tidak mengamandemen konstitusi mengenai jabatan presiden;
- Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu untuk mendesak presiden agar menyatakan sikap menolak wacana penundaan pemilu 2024 penambahan masa jabatan 3 periode.
Isu daerah yang dituntut :
- Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu untuk mencabut SK Gubernur No. 32A/BPKD/2020 yang berimplikasi kepada kenaikan PBBKB 10% dan menuntut PemProv menurunkan PBBKB menjadi 5%;
- Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu agar mendesak Polda Bengkulu untuk menindak tegas pihak-pihak yang menimbun BBM bersubsidi;
- Menuntut DPRD Provinsi agar mendesak pemerintah pusat untuk menstabilkan ketersediaan BBM;
- Menuntut DPRD Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria;
- Mengecam tindakan represifitas aparat kepolisian dalam menyelesaikan konflik agraria;
- Apabila tuntutan kami tidak terpenuhi maka kami meminta Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatan.
(bks)
