Rejang Lebong, Satujuang.com – Pengelolaan dana Program MBG pada Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah di Kabupaten Rejang Lebong memasuki babak serius setelah muncul selisih pertanggungjawaban sementara sebesar Rp747.285.250.
Persoalan dugaan penggelapan dana yang berkaitan dengan kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mencuat setelah total anggaran lebih dari Rp1,13 miliar dipertanyakan aliran penggunaannya oleh pihak yayasan.
Melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Rustam Efendi, S.H. & Partners, pihak Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah resmi melayangkan somasi kedua sekaligus somasi terakhir kepada Nova Kristi Fransiska.
Berdasarkan rekapitulasi pencatatan sementara pihak yayasan, total dana Program MBG yang tercatat telah disalurkan kepada Nova Kristi Fransiska mencapai angka Rp1.131.200.000.
Sementara itu, dalam pencatatan pengeluaran yang sama, dana yang terdata dibayarkan kepada Siska Delvita Utami hanya sebesar Rp383.914.750.
Dari selisih pencatatan keuangan tersebut, masih terdapat dana sebesar Rp747.285.250 yang belum memiliki kejelasan penggunaan sehingga menjadi pokok permintaan klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak yayasan.
Pihak yayasan mempertanyakan secara serius ke mana sisa dana Program MBG itu mengalir, untuk keperluan apa saja dana tersebut digunakan, siapa saja pihak penerimanya, serta di mana kelengkapan bukti pertanggungjawabannya.
Untuk menjawab seluruh pertanyaan tersebut, pihak yayasan mendesak agar seluruh dokumen keuangan dibuka secara transparan, mulai dari rekening koran, bukti transfer, kuitansi, laporan pengeluaran, hingga dokumen pendukung lainnya.
Angka selisih Rp747.285.250 tersebut ditegaskan masih merupakan perhitungan sementara dan terbuka untuk dikoreksi apabila memang terdapat pengeluaran sah yang disetujui serta didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Kuasa hukum Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah, Rustam Efendi, S.H., M.B.A., di Rejang Lebong menegaskan bahwa kliennya tidak akan membiarkan persoalan pertanggungjawaban dana yayasan berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Ini menyangkut dana yayasan dalam jumlah besar. Kami ingin seluruh aliran dana dibuka secara terang. Jangan sampai dana telah disalurkan, tetapi ketika diminta pertanggungjawaban justru tidak ada penjelasan yang memadai. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya dan harus dapat dibuktikan,” tegas Rustam.
Menurut Rustam, pelayangan somasi kedua ini merupakan kesempatan terakhir bagi Nova Kristi Fransiska untuk memberikan penjelasan menyeluruh sekaligus menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik.
“Kami memberikan waktu 1 × 24 jam sejak somasi diterima. Kami meminta seluruh laporan dan bukti penggunaan dana segera diserahkan. Jika kesempatan ini tidak diindahkan, kami akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum. Kami tidak akan terus-menerus memberikan teguran tanpa batas,” ujarnya.
Guna mengantisipasi tidak adanya itikad baik dalam tenggat waktu tersebut, Rustam menyatakan tim kuasa hukum telah mengumpulkan catatan transaksi serta bukti transfer dari rekening yayasan sebagai dokumen pendukung langkah hukum.
“Apabila tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, kami akan membawa bukti-bukti tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggelapan dana yayasan. Kami juga membuka langkah gugatan perdata untuk memperjuangkan hak yayasan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa rencana pelaporan ke aparat penegak hukum tersebut tidak disusun berdasarkan asumsi sepihak, melainkan bertumpu pada dokumen transaksi perbankan dan bukti aliran dana yang relevan.
“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi jangan pula menganggap persoalan ini akan berhenti hanya karena tidak ada jawaban. Dana yayasan wajib dipertanggungjawabkan. Kalau memang penggunaannya benar, tunjukkan bukti-buktinya. Kalau ada kewajiban yang belum diselesaikan, selesaikan,” lanjut Rustam.
Persoalan pengelolaan dana Program MBG di tubuh yayasan ini kini menuntut keterbukaan penuh agar setiap rupiah dapat diperiksa dan setiap pihak yang memegang tanggung jawab memberikan penjelasan sesuai perannya.
“Kami sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Sekarang kami menunggu pertanggungjawaban. Jika tidak ada, kami akan menempuh jalur hukum. Kami ingin semuanya terang, bukan sekadar janji dan penjelasan tanpa bukti. Biar bukti yang berbicara, biar hukum yang menentukan!” tutup Rustam.
Hingga berita ini disusun, redaksi Satujuang.com masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Nova Kristi Fransiska untuk memberikan penjelasan berimbang atas somasi dan rincian perhitungan yang disampaikan pihak yayasan.
(Red)







