Bengkulu, Satujuang.com – Bencana banjir Bengkulu yang terus berulang dengan skala dampak kian meluas dinilai bukan sekadar fenomena alam akibat curah hujan ekstrem, tapi mengesankan cerminan kejahatan ekologis yang berakar dari kebijakan tata kelola ruang dan perizinan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Rekapitulasi data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu mencatat bencana hidrometeorologi pada 17 hingga 20 November 2026 merendam sedikitnya 2.539 kepala keluarga atau 8.662 jiwa yang tersebar di enam kecamatan, 27 kelurahan, dan 112 rukun tetangga (RT).
Ketinggian genangan air bahkan mencapai sekitar dua meter di RT 08 Kelurahan Sukamerindu yang berdampak pada 54 kepala keluarga serta lebih dari satu meter di Kelurahan Tanjung Jaya yang merendam 102 kepala keluarga.
Peristiwa tersebut mengulang petaka serupa pada 7 hingga 8 April 2026 lalu ketika 2.688 hingga 2.717 kepala keluarga di seluruh penjuru kota turut terkepung luapan air.
Sorotan tajam mengenai akar kerusakan ekosistem di balik berulangnya banjir Bengkulu sebelumnya telah ditegaskan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu melalui siaran pers pada 6 April 2026.
Dalam pernyataan resminya, WALHI Bengkulu menyoroti bahwa krisis banjir di daerah ini bersumber dari rusaknya kawasan rawa alami serta pemberian izin pemanfaatan ruang yang mengabaikan aspek keselamatan ekologis.
Nada kritik serupa kembali disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu (BEM FKIP UNIB) saat menggelar aksi berdiri di tengah genangan setinggi hingga 1,5 meter di Kelurahan Rawa Makmur pada Sabtu (21/11/26).
“Banjir ini bukan takdir. Ini akibat kebijakan, dan kebijakan bisa diubah,” tegas pernyataan sikap BEM FKIP UNIB di hadapan permukiman warga yang masih terendam air.
Indikasi adanya pembiaran terhadap penyusutan zona hijau tersebut rupanya terkonfirmasi secara tertulis di dalam dokumen resmi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu Tahun 2025–2029.
Pada bagian identifikasi permasalahan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu 2021–2041, dokumen teknis pemerintah daerah itu secara eksplisit mencatat faktor meningkatnya pembangunan perumahan telah mengurangi daerah resapan air.
Penelusuran kronologi regulasi penataan ruang dalam rentang 2010 hingga 2026 memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan tata ruang kota berjalan beriringan dengan menyusutnya benteng alami penampung air di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2012–2032 yang seharusnya berlaku selama dua dekade justru dicabut lebih awal di usia sembilan tahun.
Perda ini diganti dengan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW 2021–2041, hanya dua tahun setelah tragedi banjir terparah dalam sejarah modern kota pada 26 hingga 28 April 2019.
Alih-alih memperluas sabuk konservasi lahan basah pascabencana besar 2019, implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) justru diwarnai pesatnya ekspansi perumahan di kawasan dataran rendah.
Regulasi tata ruang tersebut akhirnya kembali masuk tahap peninjauan ulang lewat forum diskusi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW pada 11 November 2026, tepat enam hari sebelum banjir Bengkulu kembali melumpuhkan puluhan kelurahan.
Kajian hidrologi yang dipublikasikan dalam Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala edisi Mei 2024 membuktikan bahwa kawasan langganan genangan seperti Rawa Makmur seluas sekitar 150 hektare di hilir DAS Air Bengkulu secara alami berfungsi sebagai rawa penampung air hujan sebelum mengalir ke sungai.
Ketika hamparan rawa alami itu menyusut akibat pengurukan dan alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, infrastruktur pengendali buatan milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII tidak lagi sanggup menanggung beban debit air ekstrem.
Data teknis di lapangan per 20 November 2026 menunjukkan operasional rumah pompa BWS baru mampu mereduksi genangan sekitar 20 persen, sedangkan 80 persen kapasitas reduksi atau setara 0,64 juta meter kubik air tertahan akibat macetnya pembebasan lahan Kolam Retensi Tanjung Agung–Tanjung Jaya yang baru terealisasi 10,5 hektare karena sengketa konsinyasi sejak Januari 2026.
Pemerintah kota harus membuka secara transparan lampiran peta pola ruang Perda Nomor 14 Tahun 2012, Perda Nomor 4 Tahun 2021, serta draf revisi RTRW 2026 guna menguji titik koordinat zona resapan air yang telah berubah menjadi kawasan budidaya permukiman.
(Red)







