Usut Dugaan Penipuan Proyek Sekwan Lebong, Polisi Diminta Periksa CCTV Rumah Dinas

Bengkulu, Satujuang.com – Lembaga Pusat Informasi dan Jaringan Rakyat (PIJAR) Provinsi Bengkulu mendesak Polres Lebong mengusut tuntas dugaan penipuan proyek Sekwan Lebong Tahun Anggaran 2026 yang dilaporkan mencapai Rp74 juta.

Desakan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya laporan dugaan praktik jual beli jatah pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Lebong, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana.

Ketua LSM PIJAR Provinsi Bengkulu, Sandy Azhari, meminta penyidik kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, melainkan mendalami seluruh nama yang tercantum dalam laporan perkara tersebut.

“Semua pihak yang disebut harus dipanggil dan diperiksa. Kita akan awasi perkara ini hingga tuntas,” tegas Sandy, Jumat (20/11/26).

Secara khusus, PIJAR juga mendorong penyidik menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar Rumah Dinas Bupati Lebong guna menguji kebenaran dugaan penyerahan uang yang disebut terjadi pada 27 Februari 2026.

“Kalau mengacu kronologi antara pelapor dan terlapor MN bersama-sama membawa uang itu. Nah, ini harus diperiksa semua kamera CCTV dan kepada siapa uang itu diserahkan,” ujarnya.

Berdasarkan kronologi dalam laporan polisi, kasus ini bermula dari komunikasi antara seorang kontraktor berinisial VV (37) dengan terlapor berinisial MN pada awal tahun 2026.

Dalam komunikasi tersebut, MN disebut menawarkan pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Kabupaten Lebong disertai permintaan uang yang disebut sebagai fee proyek sebesar Rp74 juta.

MN juga disebut mengaku memiliki kedekatan dengan pimpinan daerah, sementara pelapor VV dalam laporannya menyebut uang itu akan disalurkan melalui seseorang berinisial D yang disebut sebagai istri bupati.

Pada 27 Februari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB, VV mengaku bersama MN mendatangi kawasan Rumah Dinas Bupati Lebong di Tanjung Agung, Kecamatan Tubei.

Saat itu, VV menyebut dirinya menunggu di luar kompleks rumah dinas, sedangkan MN masuk dengan membawa uang Rp50 juta yang diklaim akan diserahkan kepada seseorang berinisial BR yang disebut sebagai ajudan atau sopir bupati.

Memasuki April 2026, MN disebut kembali meminta tambahan dana sebesar Rp50 juta, namun VV mengaku hanya mampu menyerahkan Rp24 juta secara langsung di kediaman MN di Desa Suka Bumi sehingga total uang yang diklaim telah diserahkan mencapai Rp74 juta.

Persoalan ini akhirnya dilaporkan ke Polres Lebong melalui laporan polisi bernomor LP/B/82/X/2026/SPKT/SATRESKRIM/Polres Lebong/Polda Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2026 setelah VV mengetahui proyek rehabilitasi Gedung Sekwan tersebut ternyata dikerjakan oleh pihak lain.

Dalam perkembangan penanganan perkara, pihak-pihak yang namanya sempat disebut dalam kronologi penyerahan uang dikabarkan membantah pernah menerima aliran dana tersebut sehingga kebenarannya masih memerlukan pembuktian penyidik.

Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani sebelumnya memastikan bahwa penanganan laporan tersebut tengah berjalan pada tahap penyelidikan oleh jajaran penyidik Satreskrim.

“Untuk perkembangan sementara, saat ini sedang dalam tahap penyelidikan. Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dalam waktu dekat akan memanggil terlapor untuk diambil keterangan,” ujar AKBP Agoeng Ramadhani.

Ia menegaskan bahwa kepolisian akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat apabila penyidik telah menemukan titik terang.

Hingga saat ini, penyidik Polres Lebong masih mendalami keterangan sejumlah saksi di lapangan, termasuk saksi berinisial FR, BI, dan DY, sementara seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *