Dari Pesanan Luar Kontrak hingga Penagihan Macet Anggaran Makan Atlet Pelajar Bengkulu

Bengkulu, Satujuang.com – Polemik macetnya pengembalian kelebihan pembayaran senilai Rp511.861.056 di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu menyingkap persoalan tata kelola pada anggaran makan atlet pelajar Bengkulu.

Dana ratusan juta rupiah yang kini terpaksa diproses melalui Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Inspektorat tersebut merupakan pos belanja konsumsi aktivitas lapangan bagi siswa SMAN 12 Keberbakatan Olahraga (SMKO) Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Plt Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, memastikan bahwa berkas TP-TGR yang diajukan Kepala Dispora berkaitan langsung dengan proyek pengadaan konsumsi para siswa sekolah keberbakatan olahraga tersebut.

“Yang Rp500 jutaan itu uang makan minum SMKO,” kata Denni saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut surat dari Kepala Dispora, pada Senin (16/11/26).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 36.B/T/LHP/DJPKN-V.BKL/PPD.01/06/2026 tertanggal 10 Juni 2026, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguliti berbagai kejanggalan dalam pengelolaan anggaran konsumsi atlet pelajar tersebut.

Auditor menemukan bahwa proses survei harga yang dilakukan instansi teknis sebelum penunjukan penyedia jasa katering CV MJMS tidak dilakukan secara komprehensif.

Ironisnya, penyusunan menu makanan bagi para siswa atlet di SMAN 12 KO Bengkulu tersebut juga didapati tidak disertai dengan analisis kecukupan gizi.

Selain absennya standar uji gizi atlet, laporan penerimaan makanan di lapangan dinilai tidak memadai serta lemah dalam hal pengawasan.

Pemeriksaan BPK turut mengungkap kejanggalan administrasi berupa adanya pesanan makanan di luar kontrak kerja sama yang nilainya masing-masing mencapai Rp391,2 juta dan Rp76 juta.

Pesanan di luar kontrak itu muncul di tengah pergeseran nilai pagu kontrak CV MJMS yang menyusut berulang kali, mulai dari Rp6,08 miliar menjadi Rp4,19 miliar, hingga berakhir di angka Rp3,13 miliar.

Atas lemahnya pengendalian tersebut, BPK merekomendasikan pembenahan menyeluruh terhadap sistem verifikasi lapangan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mewajibkan bukti daftar hadir yang akurat serta dokumentasi bergeotagging yang sah.

Kini, setelah upaya penagihan langsung oleh Dispora kepada penyedia tidak mendapat respons memadai dan baru terbayar sekitar Rp70 juta, penyelesaian kerugian daerah atas belanja makan atlet pelajar itu resmi berpindah tangan ke tim TP-TGR Inspektorat Provinsi Bengkulu.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *