Palu, Satujuang.com – Arah tata kelola tambang nasional memasuki babak baru setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib kembali dinikmati oleh negara.
Instruksi tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/26).
Kebijakan ini menjadi titik balik penting di tengah sorotan panjang mengenai ketimpangan manfaat ekonomi serta kebocoran penerimaan negara di sektor mineral dan batubara (minerba).
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masuknya investasi swasta maupun asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air.
Namun, pembagian keuntungan setelah modal investasi kembali harus dipastikan berpihak secara mayoritas kepada kepentingan bangsa.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Selain penguasaan porsi manfaat dan kepemilikan saham, Presiden juga memerintahkan pengetatan jalur perdagangan komoditas melalui kebijakan ekspor satu pintu.
“Ini sudah kita tegakkan, dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya. Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu,” tandas Presiden Prabowo.
Perombakan kebijakan yang digulirkan Presiden Prabowo di Palu tersebut beririsan langsung dengan berbagai persoalan struktural yang selama bertahun-tahun membayangi sektor pertambangan di Indonesia.
Selama ini, skema kepemilikan saham perusahaan pertambangan penanaman modal asing mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Dalam regulasi tersebut, kewajiban divestasi saham perusahaan tambang asing kepada peserta Indonesia—meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha nasional—dipatok maksimal sebesar 51 persen secara bertahap.
Namun dalam praktiknya, penguasaan aset dan arus kas hasil pertambangan kerap memicu perdebatan publik karena porsi besar keuntungan dinilai masih mengalir ke luar negeri.
Persoalan semakin kompleks akibat lemahnya pengawasan rantai pasok serta pelaporan volume produksi maupun penjualan ekspor di lapangan.
Dalam pidatonya di Palu, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti praktik manipulasi laporan tonase ekspor, di mana pengiriman 100 ton komoditas kerap dilaporkan jauh lebih rendah menjadi hanya 30 hingga 50 ton.
Temuan semacam ini sejalan dengan catatan panjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta koalisi masyarakat sipil pemantau sektor ekstraktif seperti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengenai risiko under-invoicing dan transfer pricing.
Manipulasi pencatatan volume maupun harga jual ke perusahaan afiliasi di luar negeri tersebut berpotensi besar menggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor royalti dan pajak korporasi.
Di sisi lain, pemerintah juga sempat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 untuk memperketat kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam sistem keuangan domestik agar devisa tidak mengendap di perbankan luar negeri.
Tantangan tata kelola minerba di Indonesia turut diperberat oleh maraknya aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di berbagai daerah penghasil emas, timah, nikel, dan batubara.
Lemahnya pengawasan di lapangan serta celah dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bahkan berulang kali berujung pada penyidikan kasus korupsi tata kelola komoditas oleh Kejaksaan Agung maupun KPK.
Instruksi Presiden Prabowo mengenai target 70 persen manfaat negara serta mekanisme ekspor satu pintu kini menanti penerjemahan teknis dari Kementerian ESDM dan kementerian terkait.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut membutuhkan payung hukum pelaksana yang presisi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi kontrak investasi yang tengah berjalan.
Praktisi Pasar Modal Sunar Susanto, sebagaimana dikutip Kontan pada Senin (16/11/26), menilai target minimal 70 persen manfaat ekonomi bagi negara tergolong sangat tinggi apabila dibandingkan dengan praktik di negara tetangga.
Ia mencontohkan pengelolaan tambang Porgera di Papua Nugini yang porsi manfaat ekonomi bagi negaranya berkisar 53 persen meskipun pemerintah setempat memegang 51 persen kepemilikan saham.
Selain aspek pembagian keuntungan, pelaku industri pertambangan nasional juga mencermati keseimbangan pasokan bahan baku smelter dalam negeri dan kuota RKAB agar pengendalian produksi tidak memicu defisit suplai.
Pada akhirnya, keberhasilan perombakan tata kelola tambang nasional ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum di lapangan, transparansi digitalisasi data produksi hingga pelabuhan muat, serta keberanian memangkas mata rantai perizinan yang rawan penyimpangan.
(Red)







