Lebong, Satujuang.com – Kasus dugaan fee proyek senilai Rp74 juta yang dikaitkan dengan pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 menyeret nama Bupati Lebong beserta istrinya mencuat ke publik.
Perkara yang dilaporkan seorang wiraswasta berinisial VV (37), warga Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong ini kini ditangani Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lebong.
Penanganan perkara oleh unit khusus tersebut terungkap melalui dokumen resmi Surat Permintaan Keterangan Satreskrim Polres Lebong Nomor: B/806/IX/RES.3.3./2026/SATRESKRIM tertanggal 11 September 2026.
Surat panggilan permintaan keterangan itu ditujukan kepada pihak terlapor berinisial MN yang beralamat di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.
“Saat ini Unit III (Tipidkor) Satreskrim Polres Lebong sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh saudara MN yang terjadi di Rumah Dinas Bupati Lebong tahun 2026,” demikian kutipan tertulis dalam surat resmi Polres Lebong tersebut.
Dokumen kepolisian itu sekaligus mengungkap bahwa proses penyelidikan telah bergulir sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/147/VIII/RES.3.3./2026/SATRESKRIM tertanggal 27 Agustus 2026.
Penyelidikan tersebut berawal dari laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi pada 27 Februari 2026.
Proses hukum itu kemudian diperkuat dengan teregistrasinya Laporan Polisi resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Lebong pada Senin (5/10/26) sekitar pukul 11.08 WIB.
Berdasarkan uraian kronologi yang dituangkan pelapor dalam laporan polisinya, kasus dugaan fee proyek ini bermula dari komunikasi intensif antara VV dan MN sejak awal tahun 2026.
Pada tahap awal, komunikasi di antara keduanya membahas sejumlah kegiatan proyek tunda bayar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
Seiring berjalannya komunikasi tersebut, VV mengatakan bahwa terlapor MN mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Bupati Lebong sehingga menawarkan peluang pekerjaan kepada pelapor.
Menurut pengakuan pelapor dalam laporannya, MN menawarkan agar VV menyetorkan sejumlah uang sebagai fee proyek untuk mendapatkan paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026.
Pelapor menyebut terlapor MN mengarahkan agar setoran uang tersebut diberikan kepada Bupati Lebong melalui perantara berinisial D, yang disebut pelapor sebagai istri Bupati Lebong.
“Pada tanggal 27 Februari 2026 sekira pukul 22.30 WIB, saya bersama saudara MN mendatangi Rumah Dinas Bupati Lebong untuk memberikan fee proyek sebesar Rp50 juta,” ungkap VV dalam uraian kronologi laporannya.
Setibanya di kompleks Rumah Dinas Bupati Lebong yang berlokasi di Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, pelapor mengaku menunggu di luar area rumah dinas sementara MN masuk ke dalam seorang diri.
Di dalam kompleks rumah dinas tersebut, MN disebut pelapor menyerahkan uang tunai Rp50 juta itu kepada seseorang berinisial BR, yang disebut sebagai ajudan atau sopir Bupati Lebong.
Setelah proses penyerahan uang tahap pertama di rumah dinas tersebut selesai, pelapor bersama terlapor MN langsung meninggalkan lokasi.
Persoalan kembali berlanjut sekitar bulan April 2026 ketika terlapor MN menghubungi VV untuk meminta tambahan dana fee proyek sebesar Rp50 juta.
Dari permintaan tambahan kedua tersebut, pelapor mengaku hanya mampu menyanggupi sebesar Rp24 juta yang kemudian diantarkan secara langsung ke kediaman terlapor MN di Desa Sukabumi.
Dengan dua kali transaksi penyerahan uang tunai tersebut, total dana yang diklaim telah dikeluarkan oleh pelapor mencapai Rp74 juta.
Kecurigaan pelapor mulai muncul beberapa bulan berselang setelah paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 yang dijanjikan tidak kunjung diperolehnya.
“Pada awal bulan Agustus 2026 saya mendapatkan informasi bahwa proyek rehab Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 tersebut tidak didapat oleh saya,” tutur VV dalam keterangannya.
Merasa ada kejanggalan, VV meminta bantuan seseorang berinisial RD untuk mengonfirmasi kebenaran penerimaan uang tersebut secara langsung kepada D dan BR.
Berdasarkan hasil penelusuran RD yang disampaikan kembali kepada pelapor, baik D maupun BR secara tegas membantah pernah menerima titipan uang fee proyek dari terlapor MN sebagaimana yang diklaim sebelumnya.
“Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan saudara MN untuk melakukan konfirmasi terhadap kejadian tersebut. Akibat kejadian tersebut saya merasa dirugikan dan melaporkannya ke Satreskrim Polres Lebong untuk ditindaklanjuti,” jelas VV.
Guna menguatkan pembuktian perkara di hadapan penyidik, pelapor turut mencantumkan tiga orang saksi dalam laporan polisinya, masing-masing berinisial FR, BI, dan DY.
Seluruh informasi dalam pemberitaan ini disusun berdasarkan kronologi keterangan pelapor dalam laporan polisi serta dokumen penyelidikan kepolisian dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Redaksi Satujuang.com membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Red)
