Yogyakarta, Satujuang.com – Narasi yang menyebut nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon jalan tengah pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ramai diperbincangkan di media sosial hingga Jumat (13/11/26).
Wacana tersebut mencuat salah satunya oleh konten kreator Roy Shakti mengunggah analisis yang menyebut Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu sebagai figur netral untuk mengatasi kebuntuan politik di antara partai-partai parlemen.
Dalam narasi yang beredar luas tersebut, Sri Sultan diklaim menjadi opsi alternatif karena dinilai tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun sehingga dapat diterima oleh koalisi pemerintah maupun oposisi.
Namun, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto, maupun jajaran pimpinan partai koalisi terkait masuknya nama Sri Sultan dalam bursa kandidat Wakil Presiden.
Secara regulasi, wacana pencalonan tokoh nonpartai juga berhadapan langsung dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan resminya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11), menegaskan bahwa kandidat wakil presiden pengganti berasal dari partai politik koalisi pengusung pada pemilihan presiden sebelumnya.
“Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” ujar Yusril.
Selain aturan UU MD3, pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono X juga memiliki hambatan yuridis yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Merujuk Pasal 26 ayat (1) huruf e UU Keistimewaan DIY, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara tegas dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk jabatan Wakil Presiden.
Mengingat kedudukan Gubernur DIY melekat pada Sultan yang bertakhta sesuai Pasal 18 UU Keistimewaan DIY, pengisian jabatan Wakil Presiden akan mengharuskan yang bersangkutan melepas jabatan kepala daerahnya.
Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X sendiri telah menanggapi santai berbagai spekulasi yang mengaitkan namanya dengan kursi Wakil Presiden dengan menolak berandai-andai.
“Saya bukan peramal. Soal wapres baru, itu tanya kepada Presiden,” ujar Sri Sultan menanggapi pertanyaan awak media terkait isu tersebut, Jumat (13/11/26).
Adapun penafsiran warganet yang mengaitkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Kapolri ke Yogyakarta pascaaksi demonstrasi sebagai sinyal politik pencalonan juga tidak memiliki konfirmasi resmi.
Karena agenda kunjungan tersebut difokuskan pada pemantauan situasi keamanan daerah.
Dengan demikian, penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran tetap mengacu pada mekanisme konstitusi yang menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto bersama partai koalisi pengusung untuk selanjutnya diajukan kepada MPR RI.
(Red)
