Seluma, Satujuang.com – Polemik seputar pemecatan PPPK Seluma kembali memanas usai mantan aparatur berinisial NA buka suara membantah tudingan pelanggaran moral yang selama ini dijadikan alasan pemecatan dirinya.
NA secara tegas membeberkan bahwa dugaan tindak pidana asusila yang dituduhkan kepadanya tidak pernah terbukti secara sah di hadapan hukum.
Bahkan, Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu telah resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tertanggal 28 September 2026 atas laporan dugaan perzinaan yang sempat dilayangkan pelapor SA.
“Iya benar, saya sudah diberhentikan sejak 12 April lalu dan kalah gugatan di PTUN. Namun, perlu diketahui bahwa saya tidak pernah terbukti melakukan perzinaan seperti yang dituduhkan,” tegas NA, Selasa (10/11/26).
Klarifikasi terbuka tersebut disampaikan NA guna merespons pernyataan Bupati Seluma Teddy Rahman dalam pidato resmi pelantikan pejabat eselon II kemarin yang dinilai menyudutkan integritasnya di ruang publik.
Ia menyayangkan manuver pemerintah daerah yang mengaitkan langkah pembongkaran skandal birokrasi dengan dalih dendam pribadi seorang mantan pegawai yang dipecat.
“Saya terbukti tidak bersalah, lantas sebenarnya di mana saya mencoreng nama daerah? Apalagi nama saya disebut-sebut dalam sambutan Bupati Seluma kemarin, seolah saya buka-bukaan hanya karena dipecat,” sesalnya.
NA mendesak jajaran eksekutif Pemkab Seluma menghentikan pengalihan substansi hukum atas perannya sebagai saksi kunci perkara dugaan rasuah di Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma.
Pasalnya, keterangan yang ia berikan kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu murni berkaitan dengan alur dugaan gratifikasi pengelolaan DAK fisik proyek Pustu serta belanja obat-obatan Tahun Anggaran 2025.
“Saya minta Pemda Seluma berhenti mengalihkan isu publik. Saya buka-bukaan untuk mengungkap kebenaran dan menjadi alarm bagi pejabat lainnya, lagipula bukan saya yang melapor melainkan saya diminta resmi menjadi saksi,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemkab Seluma menerbitkan Surat Keputusan pemecatan terhadap dua tenaga honorer berstatus PPPK per April 2026 berdasarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN dengan dalih penegakan disiplin aparatur.
Namun dalam dinamika hukumnya, satu rekan NA berhasil dipulihkan status kepegawaiannya, sementara upaya hukum NA tertahan putusan PTUN meski kini laporan pidana pokoknya telah dihentikan kepolisian.
Fakta terbitnya SP3 perkara pidana asusila tersebut memperkuat dugaan adanya tebang pilih administrasi sanksi kedinasan di tengah memanasnya pengusutan korupsi anggaran kesehatan di Seluma.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Seluma belum memberikan keterangan resmi perihal dokumen penghentian penyelidikan Polda Bengkulu maupun keberatan materi pidato kepala daerah tersebut.
(da)
