Seluma, Satujuang.com – Di tengah jargon berkilau “Seluma Emas” yang digembar-gemborkan pemerintah daerah, krisis infrastruktur justru membanting kenyataan warga Dusun 3 Serindingan, Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma.
Jembatan penghubung yang menjadi akses vital masyarakat dibiarkan amblas selama lebih dari satu tahun tanpa perbaikan permanen dari Pemkab Seluma, hingga memaksa warga turun tangan melakukan perbaikan secara mandiri, Minggu (20/9).
Mengandalkan patungan dana, material seadanya, serta kerja bakti, warga nekat menambal jembatan peninggalan era PNPM tahun 2006–2007 tersebut demi mencegah timbulnya korban jiwa.
Kondisi jembatan yang telah berusia hampir dua dekade ini kian mengkhawatirkan:
- Pembiaran Berlarut-larut: Amblas lebih dari satu tahun tanpa ada penanganan konkret dari dinas terkait.
- Ancam Keselamatan Warga: Konstruksi jembatan terasa bergetar keras dan bergoyang saat dilalui kendaraan roda empat.
- Urat Nadi 120 KK: Merupakan jalur utama penghubung Desa Sukamaju dan Dusun 3 Serindingan yang saban hari dilintasi sekitar 120 Kepala Keluarga.
Warga Dusun 3 Serindingan, Gustian Aidi, membeberkan bahwa aksi swadaya ini murni lahir dari inisiatif warga yang enggan terus-menerus bertaruh nyawa.
“Kami berinisiatif bergotong royong karena sudah cukup lama amblas. Daripada dibiarkan dan membahayakan warga, kami berusaha memperbaikinya dengan kemampuan yang ada. Ini murni swadaya,” tegas Gustian, Senin (21/9/26).
Kepala Dusun 3 Serindingan, Sahiran, turut melontarkan sentilan atas sikap lamban pemerintah daerah yang terkesan menunggu jatuhnya korban sebelum bertindak.
“Masyarakat bergotong royong karena kondisi jembatan memang sudah cukup memprihatinkan. Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan. Jangan sampai kita menunggu ada korban baru kemudian jembatan diperbaiki!” seru Sahiran.
Aksi mandiri warga Serindingan ini menjadi kritik terbuka bagi Pemkab Seluma.
Komitmen “Seluma Emas” ditagih bukti nyata melalui pengalokasian anggaran perbaikan permanen, bukannya membiarkan rakyat menanggung sendiri pembangunan fasilitas publik. (da)
