Satujuang, Seluma – Ketika akses jalan kian memburuk dan tak kunjung tersentuh pembangunan, warga di tiga desa di Kecamatan Seluma Utara memilih bergerak sendiri.
Di tengah keterbatasan, masyarakat Desa Sinar Pagi, Talang Empat, dan Lubuk Resam kecamatan Seluma Utara terpaksa menggalang dana swadaya demi memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi aktivitas mereka.
Langkah ini diambil setelah pemerintah daerah Kabupaten Seluma dinilai tak kunjung memberikan respons nyata terhadap kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman.
Jalan yang setiap hari dilalui warga untuk bekerja, bersekolah, hingga mengangkut hasil pertanian kini berubah menjadi lintasan berlumpur yang kian memprihatinkan.
Ironisnya, di saat masyarakat berjibaku mengumpulkan rupiah demi rupiah, informasi yang dihimpun awak media justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Seluma mengalokasikan anggaran perjalanan dinas hingga miliaran rupiah dalam APBD tahun 2026.
Kondisi tersebut memantik sorotan publik. Arah kebijakan pembangunan dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.
Peran legislasi pun dianggap belum maksimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang paling membutuhkan.
Kepala Desa Sinar Pagi, Riki Rikardo, mengungkapkan bahwa langkah penggalangan dana ini merupakan bentuk keterpaksaan sekaligus kepedulian terhadap kondisi warga yang tak bisa lagi menunggu kepastian.
“Selaku pemerintah desa kita di desak warga untuk segera bertindak, di mana jalan ini merupakan akses satu-satunya. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan pengecoran jalan yang paling parah tersebut dengan swadaya masyarakat,” terang Riki Rikardo, Rabu (22/4/26).
Ia menegaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengusulkan pembangunan jalan tersebut, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang konkret.
“Ya kita sudah usulkan dan kita kawal terus, namun belum juga ada respon. Sebagai akses vital jika dibarkan akan berdampak ke semua sektor, daripada menunggu sesuatu yang belum pasti kami inisiatif untuk penggalangan dana dan swadaya saja,” lanjutnya.
Secara teknis, penggalangan dana telah disepakati oleh tiga kepala desa dengan besaran kontribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.
“besarannya bervariasi bahkan untuk masyarakat kita hanya berharap swadaya saja, tapi untuk kepala desa, toke dan pemilik kendaraan itu sebesar Rp100 ribu, perangkat desa dan BPD sebesar Rp50 ribu, pemilik motor Rp10 ribu. Hasil pengumpulan dana nanti kita akan lakukan pengecoran jalan sebelum desa Talang Empat dalam dua pekan kedepan,” tutup Riki Rikardo.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, warga dipaksa mandiri memperbaiki akses dasar kehidupan mereka.
Di sisi lain, kebijakan anggaran daerah justru dinilai lebih banyak terserap pada kebutuhan birokrasi yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sejak pembangunan jalan pada masa kepemimpinan Erwin Octavian beberapa tahun lalu, hingga kini belum terlihat kebijakan signifikan dari kepemimpinan Teddy Rahman dan Gustianto yang menyentuh perbaikan akses di wilayah Seluma Utara.
Situasi ini menambah panjang daftar kritik terhadap arah pembangunan Kabupaten Seluma. Di tengah semangat gotong royong warga, terselip pertanyaan yang kian menguat ke mana sebenarnya prioritas pembangunan daerah berpihak?. (da)
Dapatkan berita pilihan kami langsung di handphone-mu! Follow akun sosial media Satujuang.com di:
👉 Google News:
Klik Disini
👉 WhatsApp Channel:
Klik Disini
👉 Halaman Facebook:
Klik Disini