Dana TKD Bengkulu Turun Rp347 Miliar, DPRD Minta Program 2026 Dievaluasi

Satujuang, Bengkulu- Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat untuk Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2026 menurun sebesar Rp347,93 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini membuat Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menyesuaikan kembali rencana pembangunan prioritas daerah.

Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, mengatakan penurunan tersebut diketahui setelah DPRD menerima Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025 tentang rancangan alokasi TKD tahun 2026.

“TKD 2025 yang diterima Pemprov Bengkulu sebesar Rp1,75 triliun, sedangkan tahun 2026 hanya Rp1,40 triliun. Penurunan ini terjadi di tengah pembahasan KUA-PPAS APBD 2026,” kata Usin, Rabu (8/10/25).

Ia menjelaskan, dalam pembahasan KUA-PPAS sebelumnya, Pemprov dan DPRD mengasumsikan besaran TKD 2026 sama seperti tahun 2025.

Namun, setelah keluarnya surat dari Kemenkeu, asumsi tersebut berubah karena adanya efisiensi anggaran nasional.

“Efisiensi terus berlanjut. Tahun 2025 TKD berkurang, dan tahun 2026 pengurangannya lebih besar lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, DPRD meminta Pemprov Bengkulu melakukan realokasi terhadap rencana kerja yang telah disusun agar menyesuaikan kondisi keuangan.

Dengan berkurangnya TKD, otomatis rencana belanja dan program juga harus dievaluasi.

Meski demikian, DPRD mengingatkan agar program pelayanan publik dan pelayanan dasar masyarakat tetap dipertahankan.

“Program seperti BPJS gratis, pendidikan, dan layanan dasar lainnya jangan dikurangi. Prioritaskan yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.

Untuk sektor infrastruktur, ia menyarankan agar pembangunan difokuskan pada proyek yang mendesak.

Pembangunan jalan yang rusak parah harus didahulukan. Sedangkan rehabilitasi atau pemeliharaan ringan bisa ditunda dulu.

Usin menegaskan, pengurangan TKD tidak hanya dialami Bengkulu, tetapi juga terjadi di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Pemprov diminta menyusun strategi penyesuaian anggaran secara bijak. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *