Satujuang, Bengkulu— Krisis transportasi laut yang berkepanjangan membuat roda ekonomi di Pulau Enggano lumpuh total. Warga di pulau terluar Provinsi Bengkulu ini kini tak lagi bertransaksi dengan uang, melainkan kembali pada sistem barter untuk bertahan hidup.
“Kehidupan ekonomi di sini boleh dibilang mati. Tidak ada orang belanja, karena tidak ada uang. Warung tutup, rumah makan juga sepi,” kata Milson Kaitora, pimpinan kepala suku Enggano dalam pertemuan adat bersama AMAN Wilayah Bengkulu, Rabu (18/6/25) di Desa Malakoni.
Kapal ferry Pulo Tello yang baru beroperasi sepekan terakhir hanya melayani penumpang, sementara pengangkutan barang dan hasil pertanian belum teratasi.
Para petani harus menyewa kapal nelayan dengan ongkos mencapai Rp20 juta untuk bisa menjual hasil panen, seperti pisang, kopi, kakao, pinang, dan melinjo.
“Kalau tak punya uang, ya hasil panennya dibiarkan membusuk di pohon. Tidak ada yang mau panen,” ungkap Ketua AMAN Enggano, Mulyadi Kauno.
Hasil panen yang berhasil dibawa pun ditekan harganya hingga 60 persen oleh tengkulak untuk menutup biaya operasional kapal.
Warga yang kehilangan penghasilan pun beralih profesi menjadi buruh bangunan hingga pekerja serabutan.
“Saya sekarang kerja proyek, jadi kuli. Demi istri dan anak. Sudah tidak bisa kirim uang lagi ke anak saya yang kuliah di kota,” tutur Iwan, warga Desa Meok.
Kondisi ekonomi yang stagnan memaksa warga melakukan tukar barang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Beras, minyak goreng, dan gula kini ditukar dengan ikan dan hasil laut lainnya. “Ikan 1,5 kilo ditukar beras 1 kilo. Karena tak ada uang, mau pakai apa belanja?,” keluh Rahmawati, warga Malakoni.
Utang warga di warung kecil juga menumpuk. Beberapa kepala keluarga tercatat sudah berutang hingga Rp4 juta hanya untuk kebutuhan harian.
Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi menyebut krisis ini sebagai bukti kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin hak hidup masyarakat pulau terluar.
Klaim distribusi bantuan seperti beras dianggap tidak menyentuh akar persoalan.
“Yang dibutuhkan itu kapal angkut hasil bumi, bukan sekadar kirim beras. Hitungannya, 10 kapal saja cukup untuk menampung hasil pertanian warga. Tapi kenapa ini tak dilakukan?” ujar Fahmi.
Menurut AMAN, potensi ekonomi Enggano yang hilang akibat tidak berjalannya distribusi hasil bumi mencapai Rp1,8 miliar per bulan.
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera menyediakan subsidi transportasi logistik demi memulihkan ekonomi rakyat.
“kan selama ini, klaimnya ada miliaran terus. Tinggal lagi, ada iktikad tidak pemerintah daerah soal Enggano. Krisis ini tidak bisa ditutupi dengan citra. Faktanya, Enggano hari ini mengenaskan,” kata Fahmi.
Enggano bukan tempat untuk pencitraan. Ini pulau hidup manusia, bukan pulau simbolik di brosur pariwisata. Jangan biarkan orang Enggano hidup tanpa masa depan. (Rls)
