Bengkulu, Satujuang.com – Penataan ruang perkotaan di Kota Bengkulu diminta tidak lagi membiarkan kawasan resapan air berubah menjadi area beton akibat pembangunan perumahan seiring berulangnya bencana banjir besar yang merendam permukiman warga.
Desakan tersebut mencuat setelah banjir kembali melanda Kota Bengkulu pada Kamis (19/11) dan Jumat (20/11) dengan salah satu titik terparah berada di RT 1 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut.
Di lokasi tersebut, ketinggian genangan air merendam rumah-rumah warga hingga mencapai empat meter sehingga memaksa masyarakat mengevakuasi para lanjut usia (lansia) ke badan jalan raya.
Menyikapi bencana banjir yang terus berulang setiap musim hujan, mantan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014–2024, Jonaidi, SP, angkat bicara menyoroti lemahnya penjagaan fungsi tata ruang.
Politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu ini menilai persoalan banjir di Kota Bengkulu tidak semata-mata dipicu curah hujan, melainkan tata ruang yang tidak dijaga.
Jonaidi menegaskan bahwa peruntukan tata ruang perkotaan seharusnya melindungi kawasan resapan air agar tidak beralih fungsi dan dibeton menjadi kompleks perumahan maupun permukiman baru.
“Tata Ruang Kota seharusnya selama ini tidak membiarkan kawasan resapan air dibeton menjadi perumahan / pemukiman. Kawasan resapan air adalah kawasan lindung yang harus dijaga, tidak boleh dikurangi bahkan seharusnya ditambah,” tegas Jonaidi SP, Sabtu (21/11/26).
Selain zona resapan di dalam wilayah inti kota, ia juga mengingatkan agar kawasan resapan air penyangga Kota Bengkulu tidak diterbitkan izin bangunan, proyek properti pengembang perumahan, maupun pendirian bangunan lainnya.
“Begitupun dengan Kawasan Resapan Air Penyangga Kota juga tidak boleh diterbitkan Perizinan Bangunan atau property perumahan / developer atau bangunan lainnya,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu perlu bertindak lebih serius dalam memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna memulihkan daya serap air dan penyangga ekologi kota.
“Pemerintah kota juga harus memperbanyak Ruang Terbuka Hijau,” kata Jonaidi.
Persoalan menyusutnya area resapan akibat ekspansi permukiman itu sendiri sejalan dengan pengakuan tertulis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu Tahun 2025–2029, di tengah bergulirnya proses Revisi RTRW Kota Bengkulu pada November 2026.
Jonaidi berharap musibah banjir yang menimpa warga di Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, serta sejumlah titik lainnya di Kota Bengkulu menjadi momentum evaluasi total terhadap RTRW dan pengendalian izin bangunan.
“Kalau kawasan lindung terus dikurangi, jangan salahkan hujan. Air tidak punya tempat untuk meresap, akhirnya dia cari tempatnya sendiri ke rumah-rumah warga,” pungkasnya.
(Red)







