Satujuang, Tegal – Proyek rehabilitasi Bendungan Danawarih di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah senilai lebih dari Rp65 miliar kembali menarik perhatian publik.
Perubahan desain konstruksi yang terjadi di tengah proses pembangunan menimbulkan tanda tanya: apakah ini akan berdampak pada tujuan utama proyek dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air irigasi di kawasan Pantura?
Di kenal sebagai bagian dari program strategis nasional, proyek ini semula di gagas untuk memperkuat infrastruktur pertanian di wilayah yang mencakup lebih dari 2.000 hektare lahan sawah.
Selain untuk meningkatkan efisiensi irigasi, bendung ini juga di harapkan dapat membantu mengelola limpasan air yang sering menjadi penyebab banjir musiman di wilayah utara Jawa.
Namun, kabar mengenai perubahan desain memicu kekhawatiran publik akan potensi pergeseran arah dari proyek tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi BBWS Pemali-Juana, Rony Bernatt, menegaskan bahwa penyesuaian desain dalam proyek konstruksi berskala besar adalah hal yang wajar dan kerap terjadi.
“Perubahan desain merupakan bagian dari dinamika proyek. Biasanya, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kondisi lapangan yang berubah dan demi memastikan struktur akhir benar-benar optimal,” jelas Rony saat di mintai keterangan melalui pesan whatsapp, Jumat (23/6).
Menanggapi kekhawatiran akan berubahnya arah tujuan proyek, Rony menekankan bahwa esensi rehabilitasi tetap sama.
Proyek di fokuskan pada penguatan talang irigasi, khususnya melalui pembangunan struktur groundsill yang krusial dalam menjaga kestabilan aliran air.
“Jika struktur ini rusak, dampaknya terhadap ketahanan pangan bisa sangat serius. Jadi, perubahan hanya mencakup teknis pondasi demi keamanan. Tujuan proyek tetap, memperkuat sistem irigasi,” tegasnya.
Rony juga menepis anggapan bahwa bendung irigasi seperti Danawarih di rancang untuk mengendalikan banjir.
“Fungsi bendung irigasi bukanlah sebagai pengendali banjir, melainkan untuk distribusi air pertanian. Salah kaprah jika perubahan desain ini di kaitkan dengan kegagalan dalam pengendalian banjir,” pungkasnya.
Meski demikian, sorotan publik terhadap proyek ini menunjukkan adanya ekspektasi besar terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek vital, terlebih yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (Hera)
