Satujuang- Pembangunan infrastruktur jalan di pulau Enggano Provinsi Bengkulu saat ini memang sedang semangat-semangatnya dikerjakan.
Bukan angka yang kecil, pemerintah pusat melalui kementerian PUPR telah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ratusan miliar untuk membangun pulau terluar tersebut.
Untuk kemajuan pulau Enggano maka dilakukan pembangunan jalan poros (Trans Enggano), Pelabuhan dan jembatan.
Proyek pekerjaan multiyears ini dilakukan dari tahun 2022 lalu, tahun ini dialokasikan anggaran kisaran Rp200 miliar bersumber dari APBN tahun 2024.
“Untuk Trans Enggano sudah berkontrak dan tinggal jalan, nanti ada dua rekanan yang akan melakukan lanjutan pekerjaan yakni dari PT.Rodatehnik dan satu lagi perusahaan dari Padang. Dikejar selesai September sehingga Oktober sudah bisa diresmikan Presiden,” ungkap Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, pada Minggu (25/2) lalu, dikutip dari RRI.
Disamping pekerjaan jalan poros sepanjang 32,5 kilometer (Km) yang menghubungkan enam desa di pulau itu (Kahyapu, Kaana, Malakoni, Apoho, Meok dan Banjarsari), juga dilakukan pembangunan delapan jembatan serta dua pelabuhan (Pelabuhan Kahyapu dan Malakoni).
Proyek pekerjaan jalan dan jembatan di Pulau Enggano dibiayai melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) atau dana pinjaman luar negeri.
Pada tahun 2023 lalu sudah dilakukan untuk panjang jalan 13,5Km dengan pembagian 6,5 kilometer mulai dari Pelabuhan Kapal Ferry di Desa Kahyapu hingga ke Desa Kaana dan 6,5 kilometer dari Desa Malakoni sampai ke Desa Meok.
Pekerjaan tahun 2023 oleh pihak PT.Rodateknindo tersebut sukses dan tidak ada kendala, bahkan mendapatkan pujian dari berbagai pihak.
Namun sayangnya ada pekerjaan jalan yang dipertanyakan. Yakni pembangunan jalan Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apuh dengan nilai kontrak sebesar Rp67 miliar lebih yang dikerjakan oleh PT.Rimbo Peraduan asal Padang.
Hal ini diungkapkan oleh Dir Investigasi CIC, Gunawan Soleh yang mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pembangunan jalan tersebut rentan bermasalah.
“Kami khawatir pembangunan jalan tersebut tidak sesuai dengan target, karena berdasarkan informasi di lapangan pekerjaannya baru sekitar 20 persen. Ditambah lagi komisaris perusahaan tersebut ditangkap KPK pada September 2023 lalu,” ungkap Gunawan.
Lebih lanjut Gunawan menuturkan, di lokasi pembangunan saat ini hanya ada beberapa alat yang kondisinya menyedihkan dan diprediksi tidak mampu mendukung pembangunan agar terkejar target waktu pembangunan.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PT.Rodateknindo yang sudah mencapai 70 persen lebih saat ini.
“Kita berharap, jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan dengan utang negara ini malah jadi ladang korupsi oleh oknum-oknum nakal,” tegas Gunawan.
Selain itu, Gunawan juga mempertanyakan bagaimana kerja dari Satuan Kerja (Satker) pemantau kemajuan pisik pekerjaan dan dana pembangunan tersebut.
Apakah dilaksanakan dengan benar atau tidak pengawasannya di lapangan. Karena berpotensi melahirkan citra buruk untuk Bengkulu dimata pemerintah pusat.
“Apa bila pekerjaan tidak sesuai ketentuan, maka segera harus di putuskan kontrak. Kita akan pantau terus, termasuk beberapa pekerjaan lain yang dikabarkan juga bermasalah,” pungkasnya. (Red)