Satujuang, Jakarta — Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengkritik gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa sejak dilantik sebagai Menkeu (Menteri Keuangan).
Menurut Bhima, gaya komunikasi yang dilontarkan Purbaya menunjukkan kebutuhan akan tim komunikasi yang lebih baik dan bersensitivitas tinggi.
Bhima menilai, dalam kurang dari sehari menjabat, gaya bicara Purbaya terkesan kurang empati.
“Sepertinya harus punya tim komunikasi yang bagus. Itu baru dilantik, kelihatannya kurang punya empati,” ujar Bhima, dikutip dari Kompas TV, Selasa (9/9/25).
Komentar Bhima merujuk pada pernyataan Purbaya saat memberi keterangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9).
Dalam kesempatan itu Purbaya dimintai tanggapan terkait isu populer belakangan, yaitu tuntutan yang dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat. Purbaya mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut dan menafsirkannya sebagai suara sebagian kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyatakan keyakinannya bahwa keluhan-keluhan tersebut akan berkurang seiring membaiknya kinerja ekonomi.
Ia bahkan menegaskan target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen sebagai jalan untuk meredam demonstrasi: “Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo,” ujarnya.
Meski demikian, Bhima mengingatkan bahwa publik dan pelaku pasar sekarang menantikan arah kebijakan konkret dari Menkeu baru.
Sejauh ini, kata Bhima, yang baru terdengar adalah rencana pembentukan tim percepatan penyerapan anggaran. Ia menggarisbawahi pentingnya penjelasan lebih lanjut mengenai arah RAPBN 2026, kualitas anggaran, serta kebijakan prioritas sektor, termasuk kemungkinan perubahan belanja pertahanan atau langkah-langkah perpajakan.
“Yang ditunggu pelaku pasar dan publik adalah kebijakan-kebijakannya apa. Saya baru dengar satu kebijakan Pak Purbaya Yudhi ini soal tim percepatan atau tim khusus untuk penyerapan anggaran,” jelas Bhima.
Ia juga memaparkan berbagai pertanyaan pasar, misalnya apakah ada opsi penyesuaian PPN atau kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bisa menjadi jawaban atas tuntutan publik.
Penilaian Bhima menekankan dua hal: urgensi penyusunan komunikasi publik yang lebih peka, serta kebutuhan cepatnya kebijakan fiskal yang jelas agar pasar dan masyarakat memiliki gambaran konkret mengenai prioritas pemerintahan di sisa tahun 2025. (AHK)
Tag:
Dapatkan berita pilihan kami langsung di handphone-mu! Follow akun sosial media Satujuang.com di:
👉 WhatsApp Channel:
https://whatsapp.com/channel/0029VavO9DU0lwgyedNGq30R
👉 Facebook:
facebook.com/RedaksiSatuJuang
👉 TikTok:
@satujuang.vt
