Hukrim  

MA Tolak Gugatan Bupati Kotawaringin Timur Kepada PKN   

Patar Sihotang, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN)

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) kepada perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN).

Menidaklanjuti ini PKN akan mengajukan eksekusi Putusan MA ke PTUN Palangkaraya.

Selanutnya PKN juga akan melakukan Praperadilan ke KPK atas proses hukum Mantan Bupati Supian Hadi sebagai tersangka pada 1 Februari 2019.

Supian terkait dalam kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Majelis Hakim MA menolak Gugatan Bupati Kotim sebagai Pemohon Kasasi/ semula pemohon keberatan.

Dalam Perkara antara lain Perkumpulan Pemantau keuangan negara berkedudukan di Jalan Caman Raya No .7 Jatibening Bekasi sebagai Termohon Kasasi/ semula termohon Keberatan.

Dengan amar Putusan :

1, Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim )

2. Menghukum Pemohon (Bupati Kotim ) membayar Biaya Perkara Rp 500.000 .-

Demikian disampaikan Patar Sihotang, Ketua Umum PKN pada saat membuka acara Konprensi Pers yang di laksanakan di Kantor pusat PKN, Kamis (24/3/22) pukul 10.00 WIB.

Patar menjelaskan berawal informasi masyarakat Tentang Dugaan Korupsi dan penyimpangan pengunaan keuangan negara (APBD) di Pemdakab Kotawaringin Timur.

Kemudian di susul berita dari media yang menyatakan bahwa KPK telah menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi pada kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2012.

“Berdasarkan Informasi awal ini, maka PKN pusat dan Tim PKN Kabupaten Kotim melakukan Investigasi untuk mencari, menemukan dan melaporkan Dugaan Korupsi,” ujar Patar.

Patar melanjutkan, seperti kebiasan PKN sesuai dengan SOP Investigasi PKN, sebelum melaksanakan peran serta atau pengawasan masyarakat.

PKN terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang dan harus memegang dan menguasai informasi awal atau petunjuk awal dalam bentuk dokumen rencana anggaran biaya dan rancang gambar dan spesifikasi pekerjaan.

Baca Juga :  Kasus BPNT, Dipanggil Kejari Adik Bupati Mukomuko Mangkir

Untuk mendapatkan Informasi awal ini, PKN melakukan Mekanisme UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publiik dengan membuat surat resmi ke Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi (PPID ) Pemdakab Kotim.

“Adapun yang kami minta adalah hard copy dan soft copy dokumen kontrak pada paket pengadaan/pekerjaan di satuan kerja (Dinas),” terang Patar.

Berkas itu berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi Pekerjaan, Gambar Pekerjaan dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dan Berita acara serah terima pekerjaan beserta lampirannya.

Adapun Dinas atau OPD yang di minta berkasnya adalah :

1, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten

2, PDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.

3, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur.

4, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.

5, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.

6, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada pengajuan surat pertama tidak di respon oleh PPID Utama Kotim, sehingga PKN membuat surat keberatan kepada Bupati Kotim.

Surat ini tidak di respon dan tidak di perdulikan oleh Bupati Kotim sebagai atasan PPID,

Sehingga PKNB membuat Gugatan sesuai mekanisme Perki Nomor 1 Tahun 2013 ke Komisi Informasi di Palangkaraya Kalimantan tengah.

Selanjutnya dilaksanakan persidangan 5 kali di Komisi Informasi.

Pada tanggal 30 April 2021 di putuskan dengan nomor Putusan 013/XII/KI KALTENG -PS-A/2020 Dengan amar Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.

Dokumen yang di mohonkan pemohon adalah informasi terbuka yang dapat di akses publik, demikian di sampaikan Patar sambil menunjukkan Lembar Putusan komisi informasi.

Patar melanjutkan penjelasannya , bahwa Bupati Kotim tidak mau menerima kekalahannya atas putusan Komisi informasi yang menyatakan Dokumen yang di mohonkan PKN adalah Informasi Terbuka dan harus di berikan kepada Pemohon dalam hal ini PKN.

Baca Juga :  Satgas TMMD Komsos Dengan Warga Karamuan

Sehingga Bupati Kotim melanjutkan permasalahan ini dengan membuat gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya.

Setelah beberapa kali persidangan maka pada tanggal 5 Agustus 2021 di Putuskan dengan nomor Putusan 21/G/KI/2021/PTUN PLK dengan amar Putusan Menolak permohonan keberatan pemohon (Bupati Kotim) untuk seluruhnya.

“Dan menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon (PKN) adalah Informasi terbuka,” cerita Patar sambil menunjukan Putusan Majelis Hakim PTUN palangkaraya.

Patar melanjutkan, Bupati Kotim di PTUN Palangkaraya melanjutkan perjuangan melawan Rakyat (PKN) dengan melakukan Kasasi ke Mahkamah agung di Jakarta.

“Memang dari segi Hukum acara itu di perbolehkan melakukan Kasasi ke MA, tapi yang jadi masalah yang di minta PKN adalah hak azasi dan konstitusi sebagai rakyat yang berhak dapat Informasi Publik,” jelasnya.

“Kecuali kalau kasus ini adalah kasus pidana atau perdata yang merugikan pihak Pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Kotim, silahkanlah berjuang mati matian dengan mengunakan jalur hukum apa pun melawan Rakyat (PKN),” demikian sengit Patar Sihotang.

Patar menyampaikan bahwa Hakim Agung MA telah memutuskan Kasasi Bupati Kotim dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 37/K/TUN/KI/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan amar Putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Bupati Kotim.

Semoga dengan Putusan terakhir dari MA ini Bupati Kotim dapat memberikan dokumen Kontrak yang di minta PKN, secara suka rela dan tidak perlu lagi menempuh upaya hukum lainya antara lain Peninjauan Kembali.

“Karena akan mempersulit rakyat (PKN) dalam melaksanakan peran serta membantu pemerintah dalam wujudkan pemerintahan yang bersih dengan cara investigasi dugaaan korupsi seperti amanat PP 43 tahun 2018,” ungkap Patar sambil menunjukkan Putusan MA ke awak media pers online dan cetak.

Baca Juga :  Ciptakan Kemanan Desa, Satgas TMMD Bangun Pos Kamling

Patar mengungkapkan atas Putusan MA, pihaknya akan mengajukan pelaksanaan eksekusi Putusan MA setelah Putusan ini berkekuatan tetap (Inrach ) ke PTUN palangkaraya.

Setelah itu mendatangi kantor Bupati Kotim untuk pelaksanaan eksekusi putusan MA.

Patar juga menjelaskan akan mengirimkan surat ke KPK untuk mempertanyakan sejauh mana Proses penyidikan Mantan Bupati Kotim yang sudah di tetapkan tersangka oleh KPK.

PKN akan melakukan upaya praperadilan kepada KPK, kalau belum ada proses hukum yang jelas.

Patar Sihotang berharap kepada semua Pimpinan daerah dan Pusat agar semua mendukung Cita cita Bangsa Indonesia pada tahun 2045 menjadi Negara 5 Terkuat di dunia.

Salah satu parameter bisa tercapai cita cita itu adalah Kenaikan Indeks keterbukaan informasi atau Transparansi.

Karena tidak mungkin terwujud Pemerintah bersih kalau indek nilai keterbukaan informasi Rendah.

Untuk itu PKN menghimbau dan mengajak kepada seluruh Stokeholder dan masyarakat agar benar benar taat Undang undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di lakukan dengan sukarela dan membudaya.

Dan menghargai serta mengakui Pelaksanaan PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara rakyat berperan membrantas dan cegah korupsi.

Karena selama ini yang PKN rasakan Para Penguasa, Birokrasi dan aparat penegak Hukum, masih terkesan alergi dan melihat sebelah mata kepada rakyat yang aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi.

“Karena para penguasa ini merasa terganggu di pantau dan diawasi dan di investigasi kekuatan rakyat,” pungkas Patar Ketua Umum PKN. (Red/AH)