Satujuang, Blitar – M Hardita Magdi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Blitar saat usai Sidang Paripurna berpesan, Pemerintah Daerah harus berkolaborasi dengan DPRD Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur, Selasa (4/3/25).
“Terkait instruksi Presiden dengan efisiensi anggaran kemudian program program makan bergizi gratis ini Pemerintah Daerah diharapkan harus koordinasi dengan Provinsi Jawa Timur,” jelas Dito panggilan akrabnya.
Sidang Paripurna tersebut sekaligus melaksanakan agenda serah terima jabatan (Sertijab) Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode 2025-2030 yang dihadiri Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Gubernur.
Lebih lanjut Dito menyampaikan, karena program makan bergizi gratis tentunya memerlukan anggaran Daerah juga, sehingga dari sistem itu mungkin langsung pusat, kemudian mengenai dengan fasilitas Pemerintah Daerah juga berkecimpung disitu.
“Visi Misi yang disampaikan Walikota terpilih Bapak Syauqul Muhibbin terutama Kota Blitar ini semakin SAE dan harapan ke depan yang sudah di Jalankan Walikota Blitar lama Pak Santoso sudah baik ini menjadi lebih baik lagi,”tandasnya.
Namun tentunya lanjut Dito, Kepala Daerah harus bersinergi dengan DPRD, tanpa ada integritas tentunya tidak ada kesepakatan, tentunya harus baik-baik saja.
“kami selaku legislatif atau DPRD Kota Blitar juga terus memantau kinerja eksekutif untuk yang terbaik Kota Blitar, walaupun Mas Ibin ini memiliki program program yang strategis yang bagus, kita tetap ada pengawasan disitu,”tegasnya.
Menanggapi kinerja 100 hari Walikota dan Wakil Walikota Blitar usai Sertijab, Dito dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan, Walikota sendiri memiliki kebijakan mempunyai cara sendiri dalam menata kabinet di kota Blitar.
Dalam hal ini pemerintahan yang baru tentunya bisa menjadikan Kota Blitar semakin baik.
“Kami DPRD Kota Blitar berharap kepada Bapak Walikota kita Syauqul Muhibbin bisa kolaborasi, bersinergi, berkomunikasi dengan baik dengan semua elemen terutama kepentingan masyarakat, mengenai anggaran ini kita pun juga harus ada komunikasi yang intens karena apapun DPRD ini penentu anggaran yang ada di APBD,”pungkasnya. (ADV)
