Satujuang, Bengkulu – Merasa suaranya diabaikan, Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu serta di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Guna mendesak pembongkaran dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025, khususnya di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Kota Bengkulu.
Aksi ini akan dilakukan bersama sejumlah wali murid yang kecewa karena anak mereka tidak diterima dampak dari dugaan kecurangan tersebut.
Direktur JIMM, Heru Saputra menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes keras atas dugaan permainan sistem dalam proses seleksi jalur prestasi dan zonasi yang hingga kini belum ditanggapi serius oleh pihak Dikbud maupun aparat penegak hukum.
“Kami sudah bersuara lewat media, menyampaikan bukti dan kejanggalan, tapi tidak dihiraukan. Maka satu-satunya jalan adalah turun ke jalan,” kata Heru, Senin (14/7/25).
Menurutnya, PPDB tahun ini sarat dengan ketidakadilan. Banyak siswa berprestasi tidak diterima dengan alasan teknis seperti “tidak terkonfigurasi”.
Sementara siswa dengan prestasi yang minim justru lolos dengan mudah.
“Ada siswa yang punya lima sertifikat—dari OSIS, paskibraka, renang, taekwondo, hingga tahfiz, tapi ditolak. Sedangkan siswa dengan satu sertifikat bisa diterima. Ini tidak masuk akal,” tegasnya.
JIMM juga menduga adanya praktik titipan, intervensi pejabat, dan manipulasi data IT antara pihak sekolah dan dinas.
Heru menyebut dugaan ini bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan laporan dari orang tua dan siswa yang merasa dirugikan.
“Kami minta Kejati Bengkulu turun tangan. Periksa digital forensik sistem PPDB, buka database jalur prestasi dan zonasi secara terbuka. Khususnya di SMA 2 dan SMA 5, yang paling banyak kami terima aduannya,” ujarnya.
Aksi demonstrasi dijadwalkan akan digelar pekan ini dengan titik kumpul di kawasan Simpang Lima Ratu Samban, lalu long march menuju Kantor Dikbud Provinsi dan Kejati Bengkulu.
Massa aksi akan membawa data-data dugaan kecurangan, serta petisi tuntutan untuk membuka dan mengaudit sistem PPDB 2025 secara menyeluruh.
“Ini soal masa depan anak-anak kita. Kami tidak akan diam melihat sistem pendidikan dirusak oleh kepentingan sempit dan permainan busuk,” pungkas Heru. (Red)
