Bengkulu, Satujuang.com – Lembaga DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) guna merespons aspirasi terkait kondisi kemanusiaan di Papua.
Pertemuan terbuka yang berlangsung dinamis di gedung dewan tersebut menjadi ruang dialog untuk membedah berbagai persoalan mendesak, khususnya terkait hak asasi manusia (HAM).
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang dilaporkan terjadi di tanah Papua.
Ia menegaskan komitmen parlemen daerah untuk mengawal dan meneruskan seluruh poin pernyataan sikap mahasiswa tersebut ke tingkat nasional agar mendapat respons konkret.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM,” ujar Edwar, Senin (4/5/26).
Dalam forum tersebut, perwakilan Imapa Bengkulu mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku kekerasan yang terjadi pada 14 April 2026 di Kabupaten Puncak dan 31 Maret 2026 di Kabupaten Dogiyai.
Mahasiswa meminta negara menindak tegas seluruh pelaku tanpa pandang bulu serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Selain menuntut evaluasi pendekatan keamanan dan penarikan aparat militer non-organik, Imapa juga menyoroti dampak ekologi serta sosial-politik dari sejumlah proyek investasi berskala besar di sana.
Mereka mendesak Komnas HAM melakukan investigasi menyeluruh di wilayah konflik, sekaligus meminta pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis nasional maupun internasional untuk meliput Papua.
Merespons rentetan tuntutan itu, Edwar Samsi memastikan DPRD Provinsi Bengkulu akan bertindak sebagai jembatan resmi agar aspirasi ini tidak mandek di tingkat daerah.
Pihaknya mendorong pemerintah pusat mengedepankan pendekatan dialogis dan kemanusiaan demi menciptakan kedamaian, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan di Papua. (Red/Adv)
