Karimun – Kurangnya kuota BBM Bersubsidi jenis Solar di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menjadi perhatian serius DPRD setempat.
M Yusuf Sirat, Ketua DPRD Kabupaten Karimun mengatakan, jika pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat bersama guna mencari solusi mengatasi kelangkaan Solar.
Diketahui kelangkaan solar di Kabupaten karimun karena minimnya kuota sejak tahun 2019 silam.
“Soal kekurangan Solar bagi nelayan sudah didapatkan (solusi_red) saat mengundang semua para pihak (rapat_red) di lingkungan pemerintah kabupaten Karimun,” ujar Yusuf Sirat, Rabu (22/6/22)
Politikus Golkar inipun meminta agar pihak Pemda setempat segera melakukan penghitungan ulang kebutuhan BBM bersubsidi baik kebutuhan di darat dan di laut.
“Disperindag dan Dinas perikanan menghitung kembali dan melakukan pendataan terhadap kebutuhan solar untuk di ajukan kembali ke BP migas dan pertamina,” ucapnya.
Ia juga meminta agar instansi terkait melakukan audit terhadap perusahaan penyalur BBM bersubsidi guna pencegahan penyalahgunaan Solar di tengah masyarakat.
“Sekaligus kita minta dilakukan audit kepada penyalur bbm resmi yg ada,” pintanya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan ESDM Karimun, Basori, mengatakan jika pihaknya tengah melakukan upaya penambahan Kuota BBM bersubsidi jenis Solar ke BP Migas dan Pertamina.
“Sudah (pengajuan-red), sudah kita ajukan,” ucapnya singkat ketika dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Selasa (21/6/22).
Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Cabang Kabupaten Karimun, Anwar mengatakan jika kebutuhan Solar bersubsidi untuk nelayan saat ini jauh dari kata cukup.
Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan ideal saat ini mengacu pada perkembangan jumlah kapal sebanyak 50.876.007 liter.
“Sementara, kuota kabupaten Karimun keseluruhan hanya 19.514.000 liter. Kuota ini masih mengacu pada kuota tahun 2019,” ujar Anwar, Selasa (14/6) lalu diruang kerjanya. (Esp)
