Satujuang, Jakarta– Kelangkaan BBM yang semakin parah di Bengkulu kini menuai sorotan tajam dari organisasi nasional. Kali ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) angkat suara, menyebut Gubernur Bengkulu Helmi Hasan lalai dalam mengantisipasi krisis energi yang menyulitkan warga.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam, dalam keterangannya kepada wartawan, menegaskan bahwa peran Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak boleh hanya menunggu situasi memburuk untuk kemudian bereaksi.
‘Gubernur lalai dan tidak melakukan langkah antisipatif. Seharusnya ini bisa dicegah kalau pemerintah provinsi peka terhadap kondisi lapangan,” ujar Maulana, Minggu (25/5/25).
Maulana bahkan mendorong Kementerian ESDM agar segera turun tangan, menyusul lambatnya respons Pemprov dalam mengomunikasikan kondisi distribusi BBM yang terganggu akibat pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai.
“Dari awal seharusnya pemprov, terutama gubernur, sudah menyuarakan kondisi Pelabuhan Pulau Baai ke pemerintah pusat. Jangan tunggu situasi chaos dulu baru ribut soal kuota,” katanya.
Kondisi di lapangan kian memprihatinkan. Warga harus antre berjam-jam, bahkan mendorong motor karena kehabisan bensin.
Di sisi lain, harga BBM eceran melejit, bahkan Pertalite sempat dijual hingga Rp80 ribu perliter di tingkat eceran.
Maulana menyayangkan sikap Gubernur Helmi Hasan yang justru mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying, tanpa menyentuh akar persoalan.
“Bukan masyarakat yang harusnya diimbau, tapi pemerintah yang harus bertindak. Yang kurang itu bukan cuma kuota, tapi tanggung jawab,” tegasnya.
Lebih jauh, Maulana menilai situasi ini sudah masuk kategori darurat logistik, yang berdampak pada produktivitas sopir, petani, hingga pedagang kecil.
“Krisis BBM ini bukan soal bensin saja, tapi soal perut rakyat. Harusnya ini jadi panggilan darurat bagi pemimpin daerah,” pungkasnya. (Rls)
