Satujuang, Bengkulu – Anggaran jatah hidup (Jadup) para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasrama di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu hilang.
“Mereka siswa SMA yang di asrama ada jatah hidup, dianggaran hilang,” ungkap Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, Selasa (4/3/25).
Persoalan hilangnya anggaran jatah hidup ini menjadi perhatian pihak Komisi 4.
Namun, terkait hilangnya anggaran jatah hidup tersebut, Usin belum memberikan keterangan lebih detil.
Sehingga belum diketahui alasan jelas hilangnya anggaran tersebut. Apakah karena tidak dianggarakan, atau dicoret saat pengajuan ataukah dampak dari efisiensi anggaran saat ini?.
“Itulah masalahnya,” imbuh Usin.
Kondisi ini diketahui berdasarkan hasil rapat antara komisi 4 dengan pihak Disdikbud yang digelar hari ini di gedung DPRD.
Rapat tersebut dihadiri para anggota Komisi 4 dan Kepala Bidang (Kabid) SMA, SMK serta Perencanaan Disdikbud provinsi Bengkulu.
Berikut hasil rapat Komisi 4 DPRD Prov dengan Disdikbud:
- Tidak ada siswa yang dihalangi pungutan yang diwajibkan bagi siswa menjelang Ujian,
- Penyelesaian asset tanah maupun bangunan yang belum menjadi asset dan penyelesaian bangunan yang tertera. Pihak diknas menyiapkan data dan kronologisnya,
- Penghapusan atau pembebasan pungutan sekolah atau komite sesuai dengan edaran gub harus dicari solusi dengan membuka rekening BOS Daerah melalui Pergub. Diminta pihak diknas menyiapkan draft rapergub dan alokasi BOS Daerah persiswa,
- Komisi 4 akan mengunjungi 4 sekolah berasrama di Kaur yang hilang anggaran jadup siswanya dan segera menangani pembayaran jadup 3 bulan ini,
- Segera membayarkan honor GTT yang belum dibayar dari sejak Januari 2023.
“Terkait pemberlakuan pembebasan pungutan/sumbangan di Sekolah, kita seluruh anggota Komisi 4 akan memonitor di dapil masing-masing,” pungkas Usin.
