Brebes – Rencana pencabutan pupuk bersubsidi bagi petani di wilayah Kabupaten Brebes menuai protes para petani.
Koordinator kelompok tani Desa Pakijangan, Bulakamba Kabupaten Brebes Eko, mengatakan, sangat keberatan dengan wacana pemerintah tersebut karena selama ini menjadi tumpuan para petani.
“Rencana pemerintah yang akan mencabut pupuk bersubsidi sangat membebani kami. Kedua, adanya surat edaran yang sangat meresahkan kami kaum tani tentang yang mengharuskan pembelian pupuk menggunakan kartu tani,” tutur Eko saat melakukan protes unjuk rasa bersama beberapa petani di Kantor Bupati Brebes, Jumat (18/3/22).
Menurut Eko, dengan mewajibkan petani menggunakan kartu tani dalam hal pembelian pupuk bersubsidi juga sangat meresahkan para petani.
“Dari sekian ratus petani yang ada di wilayahnya hanya beberapa persen saja yang punya, itupun belum tentu aktif. Sehingga membuat kami bingung harus mengadu kemana. Akhirnya kami didampingi mas Mahfudin, selaku LSM yang mengawal kami para petani bisa menyuarakan keberatan kami,” kata Eko.
Adapun beberapa pupuk yang rencana akan dicabut subsidinya adalah, PSP, ZA dan Petrogani.
Padahal semua itu merupakan andalan para petani yang sering digunakan di pertanian, terutama ZA dan SP 36 yang merupakan pupuk utama yang di gunakan para petani.
Terkait penggunaan kartu tani, Eko menjelaskan kendala yang sering terjadi dalam penggunaan kartu tani.
Antara lain, kuota kartu kosong, aktifasi kartu tidak lancar dan ada yang punya tetapi tidak bisa dipakai dan mengharuskan untuk mengaktifkan kembali di BRI, sehingga membuat bingung warga.
Adapun tuntutan para petani dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Brebes antara lain, pembatalan rencana pencabutan pupuk bersubsidi, kedua, kembalikan seperti semula, tanpa kartu tani para petani bisa membeli pupuk bersubsidi.
“Gini lho pak, kami ini kaum susah tolonglah jangan dibikin susah lagi, karena ada jutaan nyawa yang hidupnya menggantungkan pada sektor pertanian. Kalo pertanian dibikin susah bagaimana kita dan anak-anak keturunan kita, jadi kami mohonlah kebijaksanaan instansi terkait untuk memahami keadaan kami seperti ini,” pinta Eko mewakili suara petani Kabupaten Brebes.
Dan Eko berharap, setelah adanya aksi yang dilakukan pihaknya bersama perwakilan petani segera mendapat tanggapan dari pemerintah Kabupaten Brebes.
Karena Ia juga tidak menginginkan adanya unjuk rasa susulan para petani yang justru akan membuat suasana semakin tak kondusif.
Terkait penyerapan pupuk pada tahun sebelumnya yang tidak terserap petani hingga mencapai 9 ribu ton dengan nilai 36 miliar.
Eko mengatakan tak sampai muluk-muluk mengarah hal tersebut karena kedatangannya bersama petani di Kantor Bupati hanya meminta menghapus rencana pemerintah yang akan mencabut pupuk bersubsidi.
Sementara itu ditempat sama, Mahfudin, SS, M.Si, LSM Brebes yang mengawal aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Brebes kepada awak media mengatakan, bahwa dalam hal kartu tani pemerintah tau yang terjadi ditingkat bawah ada masalah terkait kartu tani, karena tak semua petani memiliki kartu tani.
“Ironisnya, pemerintah menghendaki penggunaan kartu tani seratus persen. Jadi tidak bisa menggunakan KTP ataupun KK mulai Februari 2022,” ucap Mahfudin.
Dan wacana pemerintah mencabut beberapa pupuk bersubsidi, Ia sendiri tidak setuju adanya rencana tersebut.
Karena menurutnya, kapanpun petani harus tetap disubsidi, tentang mekanismenya, pemerintah yang merumuskannya.
“Kami sebagai pendamping para petani tidak setuju adanya pencabutan subsidi pupuk bagi petani. Karena sampai kapanpun petani harus di subsidi. Tentang mekanisme monggo itu urusan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, subsidi terhadap kebutuhan pupuk kepada petani tidak hanya berlaku di negara berkembang.
Di negara-negara moderen dan industri pun masih memberikan subsidi kepada petani. Apalagi Indonesia yang merupakan negara agraris.
“Jadi kami berharap tuntutan kami terpenuhi. Dan jika tidak, kami akan membicarakan evaluasi di tingkat petani apa yang akan kami lakukan selanjutnya,” tegas Mahfudin.
Menanggapi aksi protes yang dilakukan oleh para petani di Kantor Bupati Brebes, Sekda Kabupaten Brebes, Ir Joko Gumawan, MT menjelaskan, akan berkoordinasi dengan pihak BRI serta memberikan jalan tengah, sampai bulan Maret 2022 masih akan tetap memberlakukan dengan aturan lama, sambil menunggu perbaikan distribusi kartu tani.
“Disatu sisi kebutuhan petani untuk menanam juga tidak terpenuhi, sehingga kita ambil jalan tengah sampai bulan Maret ini dengan yang lama bisa dilaksanakan, sambil kita tunggu perbaikan distribusi kartu tani, kemudian sosialisasi dari Dinas Pertanian di maksimalkan, ke BPP dan PPL sehingga nanti diharapkan per satu April para petani kita sudah bisa memanfaatkan kartu tani kita,” ungkap Sekda.
Sedangkan untuk para petani yang saat ini belum memiliki kartu tani, dikatakan Joko, hingga sampai bulan Maret ini masih diberikan toleransi bisa menggunakan KTP ataupun KK dalam pembelian pupuk bersubsidi.
“Ya sesuai hasil kesepakatan sampai bulan Maret ini kita masih menerima dan mentolerir itu. Tapi per satu April kita minta kita maksimalkan untuk menggunakan kartu itu,” pungkas Sekda. (ags)
