Kawal Laporan Garbeta Soal PT SIL, 30 November FABB Gelar Aksi di Polda Bengkulu

Bengkulu, Satujuang.com – Penanganan laporan Garbeta bersama Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) terkait dugaan perambahan kawasan hutan oleh PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) mulai bergulir di Polda Bengkulu.

Kasus ini menyangkut dugaan penguasaan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Air Bintunan Register 71 di Kabupaten Bengkulu Utara.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu merespons laporan tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada Sabtu (21/11/26).

Koordinator FABB sekaligus Ketua Ormas Gerakan Rakyat Benteng Tanah Air (GARBETA) Provinsi Bengkulu, Dedi Mulyadi, membenarkan terbitnya surat pemberitahuan tersebut.

“Kami mengapresiasi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang sudah merespon laporan kami dengan menerbitkan SP2HP,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Minggu (22/11/26).

Meski penyelidikan mulai berjalan, Dedi memastikan FABB tetap akan menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Mapolda Bengkulu pada Senin 30 November 2026 mendatang.

Aksi lanjutan tersebut disiapkan untuk mengawal langsung proses hukum agar berjalan transparan hingga tuntas.

Penerbitan SP2HP ini menindaklanjuti laporan resmi FABB ke Polda Bengkulu pada Jumat (6/11) melalui surat bernomor 057/FABB/XI/2026.

Dalam laporan itu, FABB mempersoalkan dugaan perambahan kawasan hutan oleh PT SIL di wilayah Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum SP2HP terbit, massa FABB dan GARBETA juga sempat berunjuk rasa di Kantor Kejati Bengkulu dan Mapolda Bengkulu pada Senin (16/11).

Bagi GARBETA, perkembangan laporan Garbeta di kepolisian ini menjadi buah dari rentetan panjang advokasi lapangan dan aksi unjuk rasa sejak 2024.

Tekanan publik mulai diintensifkan pada 28 Mei 2024 saat sekitar 200 massa GARBETA mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu.

Massa menuntut penghentian aktivitas perusahaan di lahan bermasalah sekaligus menolak rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT SIL.

Gelombang aksi berlanjut pada 3 Juli 2024 di Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Utara guna menyoroti keabsahan batas konsesi HGU perusahaan.

GARBETA bersama Forum Petani Masyarakat Desa Lubuk Banyau kemudian kembali beraksi pada 16 Juli 2024 dan 23 Juli 2024 menuntut pengembalian 750 hektare lahan HPK Register 71.

Setelah mediasi di kawasan PT SIL oleh Polres Bengkulu Utara pada 5 September 2024, ketegangan sempat memuncak pada 10 hingga 11 April 2025.

Kala itu, kelompok masyarakat Ule Betunen bersama GARBETA memanen sawit di lahan yang diklaim masuk kawasan HPK di Desa Lubuk Banyau.

Petugas keamanan perusahaan sempat mencegat tiga truk dan satu mobil pikap warga hingga memicu pengerahan aparat gabungan dan tembakan peringatan ke udara.

Insiden tersebut diwarnai silang pendapat antara manajemen yang menuding adanya penjarahan di area konsesi dan GARBETA yang menegaskan panen dilakukan di luar HGU.

Pada Juni hingga Juli 2025, Dedi Mulyadi sempat melaporkan dugaan perambahan 750 hektare kawasan HPK Register 71 tersebut ke Kejati Bengkulu.

Namun, pelaporan itu terkendala kewenangan setelah pihak kejaksaan menyatakan kasus perambahan hutan lebih tepat ditangani Polda Bengkulu.

Kebuntuan hukum serta absennya nama PT SIL dalam daftar penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada Oktober 2025 sempat memicu kritik keras Dedi.

Ia menyoroti permohonan pelepasan kawasan hutan Register 71 yang diajukan perusahaan pada 2010 disebut pernah ditolak Kementerian Kehutanan.

“Jawabannya tegas: tidak pernah ada izin PT. SIL membuka Register 71. Mereka pernah ajukan, tapi ditolak setelah tim turun ke lapangan,” ungkap Dedi saat itu.

Dedi kala itu juga mempertanyakan lambannya penindakan hukum atas dugaan penguasaan ratusan hektare kawasan hutan negara tersebut.

“Tapi kenapa hukum diam? Ada apa dengan PT. SIL? Siapa yang membekingi perusahaan ini sampai seakan kebal hukum?” ujarnya.

GARBETA juga sempat menggelar demonstrasi di Kejati Bengkulu pada 12 Februari 2026 dan 13 April 2026.

Massa mendesak pengusutan dugaan perambahan Register 71, dugaan tukar guling lahan HPK Air Sebayur, serta kejelasan berkas perkara PT SIL yang ditarik Kejagung sejak April 2023.

Di sisi lain, Manager Legal External SIL Group, Sultan Syahril, berulang kali menegaskan operasional kebun sawit di Lubuk Banyau sah sesuai hak kelola negara.

Posisi hukum perusahaan juga disebut telah dikuatkan putusan pengadilan atas kepemilikan Sertifikat HGU Nomor 52 dan Nomor 65 seluas 1.932,4 hektare.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *