Kota Bengkulu, Satujuang.com – Pencantuman pos anonim bertuliskan pihak lain dengan nilai aliran dana Rp470.000.000 dalam berkas resmi pengadilan kasus korupsi Pegawai Harian Lepas (PHL) Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu menyisakan misteri besar di ruang publik.
Ketidakjelasan identitas penerima ratusan juta rupiah tersebut memicu tanda tanya mengenai siapa sosok di luar lingkaran perusahaan yang ikut menikmati hasil pungutan liar rekrutmen pegawai.
Dalam salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bgl, penyidik dan penuntut umum mencatat lengkap nama puluhan perantara internal maupun lintas instansi, namun justru menyamarkan alokasi Rp470.000.000 ke dalam kolom pihak lain.
Tidak hanya pos pihak lain, dokumen persidangan juga mencatat selisih dana sebesar Rp229.500.000 pada kolom tidak diakui oleh mantan Direktur Utama Samsu Bahari, sehingga total dana tanpa tuan jelas mencapai Rp699.500.000.
Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-32/12/2025 tertanggal 8 Januari 2026, seluruh pungutan ilegal dari 117 PHL periode 2023 hingga Mei 2025 tersebut mencapai Rp9.561.500.000.
Rinciannya terhimpun sebesar Rp3.676.500.000 pada tahun 2023, melonjak menjadi Rp5.215.000.000 pada tahun 2024, dan Rp670.000.000 pada tahun 2025.
Sementara itu, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji serta tunjangan 117 PHL non-prosedural tersebut sebesar Rp5.339.945.959.
Merujuk tabel distribusi dana dalam dakwaan jaksa, mayoritas aliran uang memang terpusat pada tiga mantan petinggi internal yang diadili pada kluster pertama, yakni Samsu Bahari sebesar Rp5.467.000.000, mantan Kasubbag Penggantian Water Meter Eki Hermanto Rp1.180.500.000, dan mantan Kabag Umum Yanwar Pribadi Rp865.000.000.
Empat mantan staf internal yang menyusul diadili pada persidangan jilid kedua juga tercatat kebagian aliran dana, masing-masing Achmad Sukur Vairazye sebesar Rp117.500.000, Refan Yulianda Rp93.000.000, Hendra Saputra Rp76.000.000, dan Febri Juliansyah Rp48.500.000.
Anehnya, ketika puluhan nama makelar luar hingga kerabat eks direktur ditulis gamblang dalam berkas seperti almarhum R, Rp374.000.000, ASN Pemprov Bengkulu JB, Rp120.000.000, pegawai PDAM Tirta Manna Y, Rp110.000.000, ASN Bengkulu Utara AK, Rp57.000.000, hingga saudara Samsu Bahari RD Rp15.000.000, alokasi Rp470.000.000 justru dibiarkan tanpa identitas.
Padahal, pos pihak lain tersebut tercatat mengalir rutin dalam dua tahun anggaran, yakni sebesar Rp235.000.000 pada tahun 2024 dan kembali mengalir Rp235.000.000 pada tahun 2025.
Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu sendiri sebelumnya sempat mengakui secara terbuka bahwa besarnya nilai pungutan dalam perkara ini mustahil hanya dinikmati oleh jajaran direksi semata.
“Angka gratifikasi Rp 9,5 miliar dan potensi kerugian negara Rp 5,5 miliar itu terlalu besar jika hanya dinikmati oleh tiga orang,” tegas Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Kompol Muhammad Syahir Fuad Rangkuti, saat dikonfirmasi pada Rabu (18/2/2026) lalu.
Sebelumnya, saat membuka penyelidikan pengembangan perkara pada Minggu (18/1), Syahir Fuad juga sempat menjanjikan penelusuran aktor di luar kluster direksi.
“Kita masuk ke tahap berikut, di mana usai tiga tersangka dari kluster Direksi Perumda Tirta Hidayah, penyidik menemukan adanya indikasi peran serta pihak lain, kita akan dalami peran mereka masing masing,” ujarnya kala itu.
Sinyal keterlibatan aktor luar turut mencuat dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Bengkulu pada Rabu (1/4) lalu, ketika penasihat hukum terdakwa Yanwar Pribadi, Muspani, mengungkap adanya puluhan perantara di lingkaran kekuasaan.
“PDAM Kota Bengkulu ini dirusak oleh peran broker. Ada sekitar 60 orang, baik dari unsur internal Perumda maupun pihak eksternal, termasuk mereka yang berada dalam lingkaran relasi kuasa,” tegas Muspani.
Bahkan dalam nota pembelaan terdakwa Yanwar Pribadi pada Selasa (12/5), tim penasihat hukum secara eksplisit memohon agar barang bukti nomor 1 sampai 891 dikembalikan kepada penyidik guna mengusut pelaku lain di luar tiga terdakwa awal.
Desakan agar konstruksi perkara dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bgl dibedah secara terang benderang turut disuarakan Direktur Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu, Jevi Sartika, S.H.
“Tujuan kita agar persoalan ini terang-benderang. Yang salah memang bersalah, yang tidak bersalah jangan sampai ikut terseret. Kita ingin melihat siapa aktor yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar Jevi.
Tuntutan penuntasan seluruh jaringan penerima aliran dana tersebut juga kembali digelorakan massa Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejati dan Mapolda Bengkulu pada Senin (16/11/26) kemarin.
Keterbukaan penyidik untuk menjawab siapa sosok di balik pos pihak lain Rp470.000.000 kini menjadi ujian nyata apakah penegakan hukum berjalan lurus hingga ke akar.
(Red)







