Seluma, Satujuang.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma resmi menetapkan mantan Sekretaris Desa sekaligus mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Dusun Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Hardiansyah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa di Seluma Tahun Anggaran 2024.
Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di Kantor Kejari Seluma pada Kamis (19/11/26).
Keterangan resmi dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Seluma, Renaldo Ramadhan, didampingi dua penyidik tindak pidana khusus (Pidsus), yakni M Ikramullah dan Ahmad Febriansyah.
Renaldo memaparkan bahwa berdasarkan hasil penghitungan penyidik, perbuatan tersangka dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2024 tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta rupiah.
“Kita hari ini penetapan tersangka ya, Dusun Baru tahun anggaran 2024. Untuk total dugaan kerugiannya, total kerugian Rp296.881.800,” ujar Renaldo Ramadhan di hadapan awak media.
Berdasarkan konstruksi perkara yang diungkap penyidik, modus operandi tersangka dilakukan dengan memakai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di luar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.
Selain penggunaan anggaran di luar perencanaan resmi desa, tersangka juga diduga merekayasa sejumlah item belanja melalui pembuatan kegiatan fiktif guna mempertanggungjawabkan pencairan dana.
“Terkait dengan kronologis, selaku Plt Kepala Desa ini menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak tercantum di dalam APBDes dan untuk kepentingan sendiri dan yang lainnya,” jelas Renaldo.
“Kemudian dengan itu ada kegiatan yang fiktif. Contohnya seperti kegiatan interior kantor desa, kemudian bermain PAUD, dan lain-lain,” tambahnya.
Atas perbuatannya dalam perkara korupsi Dana Desa di Seluma ini, penyidik menjerat Hardiansyah dengan konstruksi pasal berlapis.
Pada dakwaan primair, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara pada dakwaan subsidair, tersangka dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, yang turut mengatur pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Dalam proses penyidikan hingga penetapan tersangka, tim penyidik Kejari Seluma tercatat telah memeriksa sekitar 50 orang saksi guna merangkai alat bukti secara utuh.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, Renaldo menyebut penyidik sejauh ini menetapkan Hardiansyah sebagai tersangka tunggal sembari membuka peluang pengembangan fakta di persidangan.
“Sementara tunggal, nanti diikuti saja perkembangannya lagi bagaimana ke depannya. Jadi rekan-rekan nanti diikuti juga perkembangan pada saat persidangan,” kata Renaldo.
Usai memberikan keterangan resmi, Renaldo turut memastikan bahwa tersangka langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Malabero, Kota Bengkulu, guna memperlancar proses hukum selanjutnya.
“Di Rutan Kelas IIB Malabero,” pungkasnya.
(da)







