Satujuang.com – Nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengemuka dalam bursa calon Wakil Presiden RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan laporan Antara dan Detik, dorongan terhadap Dasco muncul setelah sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra menyampaikan dukungan terbuka menyusul dimulainya tahapan pengisian kekosongan jabatan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Proses ketatanegaraan ini bergulir resmi setelah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat pengunduran diri serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya kepada awak media, Gibran menyatakan keputusan mundur tersebut merupakan langkah pribadi dan menegaskan hal itu tidak berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sempat bergulir di pengadilan maupun DPR.
Tahapan Konstitusional di MPR RI
Merespons kekosongan kursi Wakil Presiden, pimpinan MPR RI menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/26).
Melalui keterangan resmi MPR RI, lembaga tersebut telah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
Sesuai Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden memiliki tenggat maksimal 14 hari sebelum pemilihan sehingga dua nama calon ditargetkan diterima MPR paling lambat 18 November 2026.
MPR RI juga telah membentuk tim verifikasi berkas calon serta tim ad hoc penyusun draf Ketetapan MPR.
Adapun Sidang Paripurna MPR RI untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden pengganti dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026.
Gelombang Aspirasi Pengurus Daerah Gerindra
Seiring berjalannya tahapan di parlemen, sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra menyuarakan dukungan agar Sufmi Dasco Ahmad diusulkan sebagai pendamping Presiden Prabowo.
Aspirasi terbuka tersebut antara lain disampaikan oleh DPD Gerindra Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.
Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni menyatakan dukungan itu mencerminkan aspirasi kader dari tingkat provinsi hingga ranting.
Menurut Andra, pertimbangan pengurus daerah didasarkan pada loyalitas Dasco terhadap Presiden Prabowo serta kapasitasnya menjembatani komunikasi lintas kelompok politik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling menyoroti rekam jejak komunikasi politik Dasco dan keselarasan kerjanya dengan arah kebijakan pemerintahan.
Sementara itu, DPD Gerindra Jawa Timur menilai pengalaman panjang Dasco mendampingi Presiden Prabowo sejak pembangunan partai hingga pemerintahan menjadi modal menjaga kesinambungan kepemimpinan.
Dinamika Koalisi dan Pertimbangan Strategis
Di tingkat koalisi pemerintahan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan sinyal bahwa partai-partai koalisi telah bersepakat kandidat pengganti berasal dari Partai Gerindra.
Zulkifli juga memastikan PAN tidak mengajukan kader sendiri, meski dalam pernyataannya ia belum menyebut nama spesifik yang akan diusung.
Selain Sufmi Dasco Ahmad, pemberitaan media nasional turut mencatat sejumlah figur lain dari internal Gerindra yang ikut diperbincangkan publik, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani serta Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Akbar, menjelaskan bahwa seluruh proses perubahan dan pengisian struktur kepemimpinan nasional terikat ketat pada mekanisme konstitusi melalui MPR.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dukungan pengurus daerah partai masih bersifat aspirasi politik karena kewenangan resmi menyerahkan dua nama calon berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pengamat politik juga mencatat bahwa Presiden Prabowo perlu menimbang keseimbangan peran strategis dalam mengambil keputusan akhir.
Pertimbangan tersebut mencakup apakah peran komunikasi lintas fraksi yang selama ini dijalankan Dasco di parlemen lebih dibutuhkan di kursi Wakil Presiden atau tetap menjaga stabilitas legislasi di DPR RI.
Seluruh perkembangan dinamika pencalonan ini masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto sebelum diproses lebih lanjut dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 2 Desember 2026 mendatang.
Tim







