Lebong, Satujuang.com – Ajudan Bupati Lebong berinisial BR membantah keras tudingan yang menyebut dirinya menerima uang terkait kasus dugaan fee proyek rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026.
Dikutip dari Kagangatoday, klarifikasi terbuka tersebut disampaikan langsung oleh BR saat ditemui awak media di kompleks Rumah Dinas Bupati Lebong, Tanjung Agung, Kecamatan Tubei.
Bantahan ini muncul menyusul bergulirnya penyelidikan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai total Rp74 juta yang dilayangkan warga berinisial VV (37) terhadap pria berinisial MN di Polres Lebong.
Dalam uraian laporan kepolisian itu, nama BR ikut terseret sebagai pihak yang disebut-sebut menerima penyerahan uang tunai tahap pertama sebesar Rp50 juta di kawasan rumah dinas.
Menanggapi pencatutan namanya, BR menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah bertemu dengan terlapor MN maupun menerima aliran uang sebagaimana yang diklaim dalam kronologi pelapor.
Ia mengaku sedang berada di luar kompleks rumah dinas pada waktu yang dikaitkan dengan peristiwa dugaan penyerahan uang tersebut.
“Saya tidak ada di rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam kronologis kejadian terkait permasalahan yang dilaporkan oleh VV tersebut. Saya lagi di warung. Jadi saya sama sekali tidak bertemu dengan MN,” kata BR.
BR mengakui bahwa dirinya memang mengetahui sosok terlapor MN di tengah pergaulan masyarakat di Kabupaten Lebong.
Namun, ia memastikan tidak mengetahui sedikit pun mengenai urusan proyek maupun dugaan permintaan uang pelicin yang dilaporkan oleh VV kepada pihak kepolisian.
“Saya harus bicara karena nama saya disebut dalam laporan itu. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa saya tidak bertemu dengan MN. Apalagi menerima uang,” ujar BR.
Atas pencatutan nama yang dinilai merugikan kehormatan dirinya serta pimpinan daerah, BR menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah dijalankan jajaran Polres Lebong.
Ia berharap aparat kepolisian dapat mengusut tuntas perkara tersebut hingga terang benderang agar masyarakat memperoleh fakta yang sebenarnya.
“Ini sudah pencemaran nama baik. Bukan cuma saya pribadi tapi juga ibu Bupati. Semoga aparat penegak hukum bisa mengungkap kebenarannya,” tandas BR.
Sebagaimana diketahui, Satreskrim Polres Lebong saat ini tengah menyelidiki laporan resmi yang diajukan pelapor berinisial VV (37) terhadap terlapor pria berinisial MN.
Aduan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi tertanggal 5 Oktober 2026.
Penyidik kepolisian kini masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi yang tercantum dalam berkas laporan, masing-masing berinisial FR, BI, dan DY.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk menguji kebenaran keterangan pelapor, menelusuri dugaan aliran dana, serta memastikan peran pihak-pihak yang disebutkan.
Berdasarkan uraian kronologi yang disampaikan pelapor kepada penyidik kepolisian, polemik kasus dugaan fee proyek ini bermula pada awal tahun 2026.
Kala itu, pelapor VV menjalin komunikasi intensif dengan terlapor MN untuk membahas sejumlah kegiatan proyek tunda bayar di Kabupaten Lebong.
Dalam komunikasi tersebut, terlapor MN mengeklaim memiliki kedekatan khusus dengan pucuk pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Lebong.
Terlapor MN kemudian menawarkan paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 kepada VV dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebagai fee proyek.
Menurut keterangan pelapor dalam laporannya, uang setoran tersebut disebut akan disalurkan melalui seseorang berinisial D yang disebut sebagai istri bupati.
Penyerahan uang tahap pertama diklaim pelapor terjadi pada Jumat (27/2) malam sekitar pukul 22.30 WIB di kawasan Rumah Dinas Bupati Lebong, Tanjung Agung, Kecamatan Tubei.
Pelapor mengaku hanya menunggu di luar kompleks rumah dinas, sementara terlapor MN masuk ke dalam seorang diri.
Dalam pengakuannya, VV menyebut MN masuk ke dalam area rumah dinas untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp50 juta kepada BR yang disebut sebagai ajudan atau sopir bupati.
Persoalan kembali berlanjut pada bulan April 2026 ketika terlapor MN menghubungi VV untuk meminta tambahan dana fee proyek sebesar Rp50 juta.
Dari permintaan tambahan kedua itu, pelapor mengaku hanya mampu menyanggupi sebesar Rp24 juta yang diantarkan langsung ke kediaman terlapor MN di Desa Suka Bumi.
Dengan dua kali transaksi penyerahan uang tersebut, total dana yang diklaim telah dikeluarkan oleh pelapor mencapai Rp74 juta.
Namun, pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekwan Tahun Anggaran 2026 yang dijanjikan ternyata tidak kunjung terealisasi kepada pelapor.
Pada awal Agustus 2026, VV memperoleh informasi bahwa paket proyek tersebut justru dikerjakan oleh pihak lain.
Merasa ada kejanggalan, pelapor berupaya meminta kejelasan serta menelusuri aliran uangnya melalui perantara seseorang berinisial RD.
Dalam proses konfirmasi tersebut, pihak yang disebut sebagai istri bupati diklaim menyatakan tidak pernah menerima aliran dana sebagaimana yang diceritakan pelapor.
Hal serupa juga ditegaskan langsung oleh BR yang membantah pernah bertemu maupun menerima titipan uang Rp50 juta dari terlapor MN di kawasan rumah dinas.
Merasa dirugikan serta tidak kunjung memperoleh pertanggungjawaban dari terlapor MN, VV akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut ke Polres Lebong.
(Red)







