Satujuang, Bengkulu- Suasana di Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebeng, kini terasa muram. Sejak proyek jembatan dimulai sebulan lalu, kehidupan ekonomi warga nyaris lumpuh akibat jalan utama tertutup pagar seng dan beton.
“Kami bukan menolak jembatan, Bang. Tapi kami ini manusia yang hidup dari usaha kecil. Kalau jualan nggak laku, kami makan apa?” tutur Nanang, pemilik bengkel las, yang usahanya kini terpaksa tutup sementara.
Beberapa pelaku UMKM seperti Nanang, Budi, Mardian, Gareng, Zaldy Irvan, Mas De, dan Junaidi terdampak langsung. Mereka adalah pemilik bengkel, warung, penjual galon, mie ayam, wedang, gorengan, hingga apotek di area tersebut.
Dampak terparah dialami usaha yang berhadapan langsung dengan area proyek. Pondasi setinggi 103 sentimeter kini berdiri kokoh di depan toko mereka.
“Dulu katanya cuma 75 sentimeter, tapi sekarang sudah lebih dari satu meter. Pagar ini menutup pandangan, bikin pelanggan tidak bisa masuk,” jelas Nanang sambil menunjuk.
Para pelaku UMKM sempat meminta kompensasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu atas kerugian yang diderita.
Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan proyek itu adalah pembangunan untuk kepentingan bersama.
Wali Kota Dedy Wahyudi bahkan menegaskan tidak akan ada ganti rugi dalam bentuk apapun.
“Tidak ada biaya ganti rugi. Ini murni pembangunan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” kata Dedy saat meninjau lokasi proyek pada Jumat pagi.
Namun, bagi warga yang bergantung pada usaha kecil, pernyataan itu terasa berat karena menilai pemerintah harus memikirkan dampak sosial dan ekonomi.
Warga juga menolak tudingan bahwa protes mereka ditunggangi pihak luar.
“Ini murni naluri dan perut kami, Bang. Kami cuma ingin usaha kami tetap hidup,” timpal Zaldy, penjual wedang.
Zaldy sebelumnya mengeluh pembeli turun separuh lebih sejak jalan ditutup karena pelanggan enggan memutar jalan yang terlalu jauh.
Situasi di lokasi proyek tampak tenang, tetapi kekecewaan warga belum mereda, mereka berharap kontraktor dan pemerintah kota berdialog mencari solusi.
Warga mendambakan solusi terutama mengenai tinggi pondasi dan akses keluar masuk usaha mereka. Bagi warga Merapi Raya, jembatan seharusnya menjadi penghubung dan sumber harapan ekonomi, bukan memutusnya.
“Kami tidak ingin melawan pembangunan. Kami hanya ingin ikut hidup di dalamnya,” tegas Nanang.
Untuk diketahui pembangunan jembatan ini merupakan proyek milik Pemkot Bengkulu. Dikerjakan oleh CV Radja Sakti senilai Rp 2.990.500.000 dengan PT Wiyata Karya Consultan sebagai Konsultan Pengawas.
Pekerjaan yang menggunakan APBD Kota Bengkulu tahun 2025 ini bernama Pembangunan Box Culvert Kebun Tebeng, dengan masa kerja selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.
Namun sayangnya tidak ada penjelasan kapan tanggal mulai dan selesai di papan pengumuman proyek yang dipasang pihak kontraktor di lokasi. Turut menambah kekhawatiran bagi pelaku UMKM disana.
Informasi didapat, pembangunan ini untuk mengatasi beberapa titik banjir yang terjadi disekitar lokasi tersebut. Akan tetapi sosialisasi pekerjaan dinilai minim bahkan disebut tidak dilakukan saat sebelum pekerjaan mau dimulai.
Isu berkembang, ada dugaan oknum aparat yang sempat melakukan intervensi ke beberapa pelaku UMKM yang mencoba untuk menuntut kejelasan soal konpensasi atas dampak proyek terhadap usaha mereka. (Red)
