Satujuang, Bogor — Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Bogor, memicu dampak ekonomi yang signifikan bagi warga setempat.
Aliansi Masyarakat Bogor Selatan melaporkan setidaknya 2.300 pekerja terdampak langsung atas kebijakan itu.
Penyegelan yang dilakukan pemerintah pusat tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang masa kerja dan penghasilan ribuan buruh harian, pemandu wisata, pelaku UMKM, serta pekerja di sektor perhotelan dan kuliner yang bergantung pada arus kunjungan wisatawan.
Mulyadi, anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Bogor, mengecam tindakan penyegelan tersebut.
Menurut Mulyadi, setiap kebijakan yang berdampak luas sebaiknya didasari kajian menyeluruh karena menyentuh hajat hidup masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa keputusan Menteri Lingkungan Hidup tidak hanya berimplikasi pada aspek lingkungan, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi lokal.
“Menteri Hanif adalah bagian dari pemerintahan pusat. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kondisi di lapangan agar tidak merugikan warga kecil,” kata Mulyadi, Jumat (3/10/25).
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik kepala negara mengingat Presiden Prabowo Subianto berdomisili di Kabupaten Bogor.
Mulyadi menilai potensi alam Bogor Selatan menjadi modal penting bagi pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Ia menyoroti efek berantai pariwisata, dari penjualan produk pertanian, toko suvenir, hingga sektor kuliner yang turut menopang pendapatan asli daerah (PAD).
“Sektor pariwisata alam tak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menghidupkan rantai ekonomi lokal. Maka setiap tindakan yang mengganggu aktivitas itu harus dipertimbangkan matang,” ujarnya.
Sampai saat ini pihak kementerian belum merilis pernyataan rinci terkait kriteria dan durasi penyegelan.
Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dan elemen masyarakat setempat meminta dialog terbuka untuk mencari solusi yang mengharmoniskan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi warga. (AHK)
