Satujuang, Bengkulu – DPRD Provinsi Bengkulu menyoroti rendahnya kepatuhan pajak perusahaan yang beroperasi di daerah, meski sumber daya alam telah dieksploitasi maksimal.
Kritik itu disampaikan pihak DPRD, saat bersama para ketua fraksi bertemu Kapolda Bengkulu dan jajaran pejabat utama Polda, Senin (11/8/2025).
“Kepatuhan wajib pajak, terutama korporasi, masih sangat minim. Potensi daerah sudah dikeruk, tapi kontribusi pajaknya tidak sebanding,” tegas Ketua Fraksi Hanura Usin Abdisyah Putra Sembiring SH.
Pertemuan itu rupanya juga dihadiri Anggota DPR RI, Erna Sari Dewi, yang kebetulan tengah menjalani kunjungan reses.
Dalam dialog, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan aparat kepolisian untuk pembinaan sekaligus penegakan aturan di lapangan, dengan fokus meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan provinsi.
Usin menyebut, Kapolda Bengkulu merespons positif dan berkomitmen mengkaji serta mengevaluasi informasi yang disampaikan DPRD.
“Ke depan, ini akan kita turunkan menjadi program bersama Polda Bengkulu dan DPRD,” ujar Usin dalam keterangannya.
Selain dengan Polda, DPRD juga berencana menggandeng Danrem dan instansi vertikal lain untuk membangun koordinasi lintas sektor demi meningkatkan PAD dan memastikan perusahaan berkontribusi nyata bagi Bengkulu.
Untuk diketahui pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dibuat pihak DPRD guna membantu mengenjot peningkatan PAD Bengkulu, sebelumnya pada Senin (11/8) kemarin dilakukan pertemuan dengan Kajati Bengkulu. (Red)
