Rapimnas Gerakan Rakyat, Anies Baswedan Serukan Jaga Demokrasi

2 menit baca

Satujuang, Jakarta – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Minggu (13/7/25) di Menteng, Jakarta Pusat.

Rapimnas tersebut menjadi momentum konsolidasi internal, namun belum ada keputusan final terkait kemungkinan transformasi menjadi partai politik.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa pihaknya masih berada dalam fase penataan struktur dan penguatan organisasi. Ia menyebut bahwa arah masa depan Gerakan Rakyat akan dibahas secara bertahap dan mendalam.

“Apakah nantinya kami akan membentuk sebuah kekuatan politik formal atau organisasi tetap dalam bentuk ormas, itu masih dalam tahap diskusi. Semua opsi terbuka dan akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Sahrin kepada awak media.

Gerakan Rakyat sendiri berawal dari kelompok relawan pendukung Anies Baswedan. Saat ini, organisasi tersebut telah mengantongi badan hukum sebagai perkumpulan. Terkait peran Anies dalam struktur organisasi, Sahrin menegaskan bahwa Anies diposisikan sebagai sosok inspiratif.

“Mas Anies adalah tokoh yang menginspirasi terbentuknya Gerakan Rakyat. Kehadiran beliau secara formal tidaklah esensial, karena nilai-nilai perjuangan beliau tetap menjadi semangat kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengambilan keputusan mengenai langkah strategis organisasi akan melibatkan masukan dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Fokus kami saat ini adalah pembentukan struktur yang solid. Waktu menuju 2029 masih panjang, jadi kami tidak terburu-buru,” ujar Sahrin.

Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan hadir dan memberikan sambutan pembukaan Rapimnas. Dalam orasinya, Anies menyoroti pentingnya menjaga demokrasi di tengah tren kemunduran demokratis di berbagai belahan dunia.

“Hari ini kita melihat banyak negara mengalami kemunduran demokrasi. Apakah kita akan membiarkan Indonesia mengalami hal serupa? Tentu tidak,” kata Anies.

Menurut Anies, demokrasi menyediakan ruang perbaikan dan koreksi terhadap kebijakan yang keliru melalui mekanisme pergantian kepemimpinan.

“Demokrasi itu penting karena memberikan jeda waktu untuk koreksi. Bila ada kekeliruan, ada batas masa jabatan. Setelah itu, bisa diperbaiki,” pungkasnya. (AHK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Untuk percepatan kinerja organisasi secepatnya mempersiapkan syarat rukun untuk verifikasi agar saat organisasi ini mengalami metamorfose kita sudah siap. Secepatnya juga pengurus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar suara masyarakat tidak dijual dengan harga yg amat murah.