Satujuang, Bengkulu– Jelang 100 hari kerja Gubernur Bengkulu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu kritik kebijakan dan pola komunikasi Gubernur Helmi Hasan.
Diketahui KAMMI Wilayah Bengkulu baru saja menyelesaikan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) di Kampoeng Durian, mereka merespon begitu banyak polemik yang terjadi di provinsi Bengkulu belakangan ini.
Ketua umum KAMMI Wilayah Bengkulu, Ricki Pratama Putra SH MH menyampaikan keprihatinannya serta menyayangkan kebijakan dan pola komunikasi publik Helmi Hasan selaku Gubernur Bengkulu yang cenderung anti kritik.
“Ditengah permasalah yang rumit di Bengkulu mulai dari pendangkalan alur Pulai Baii, terisolasinya Pulau Enggano, tambang emas yang berpotensi diberi rekomendasi, serta BBM sempat langka yang menyulitkan rakyat dan mengganggu jalannya roda aktivitas. Bapak Gubernur justru masih sibuk menunjukkan populisme semu dan mengeluarkan kebijakan yang tergesa-gesa bahkan minim kajian,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ricki memambahkan, Gubernur Bengkulu seharusnya tidak boleh menyampaikan komunikasi publik yang menggambarkan mental anti kritik.
Menurut dia, sosok seorang Gubernur seharusnya terbuka atas sumbangsi saran dari semua pihak termasuk dari para mahasiswa.
“Sudah masalah banyak, Gubernur Bengkulu malah berkomunikasi pada publik dengan narasi yang buruk yang menegaskan mental dirinya cenderung bermental otoritarian dan anti kritik. Contohnya mengatakan bahwa demo mahasiwa hanya berisi sumpah serapah,” tegasnya.
Oleh karenanya merespon hal ini KAMMI Wilayah Bengkulu menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mendesak Helmi Hasan selaku gubernur Bengkulu menghentikan populisme semu dan mengeluarkan kebijakan yang hanya memancing eksposure tapi minim subtansi dan kajian,
2. Mendesak helmi hasan untuk menarik ucapan bahwa demo mahasiswa hanya bisa menyampaikan sumpah serampah, karena menunjukan mental otoritarian dan anti kritik serta merendahkan marwah gerakan mahasiswa,
3. Mendesak helmi berpihak pada lingkungan dan rakyat dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan, salah satunya dengan tidak menerbitkan surat rekomendasi/izin pada Perusahaan tambang atau perkebunan skala besar di Bengkulu yang merusak lingkungan dan merugikan rakyat. (Rls)
