Jakarta – Syafi Djohan dorong pemerintah dalam wujudkan Transportasi aman bagi perempuan. Hal tersebut di sampaikan Anggota DPRD, Syafi Djohan dalam agenda Sosialisasi Perda (Peraturan Daerah) Nomer 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang di laksanakan di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat pada Rabu (30/10/24).
Abdul Hakim S.FIL, MA sebagai Narasumber di acara Sosialisasi Perda tersebut, Membuka pokok pembahasan soal Kenyamanan dan Keamanan Perempuan dalam memanfaatkan Transportasi Umum mengatakan, “Kaum perempuan masih belum merasa aman untuk menggunakan transportasi publik, Walaupun sudah ada berbagai upaya memastikan kenyamanan dan keamanan perempuan untuk bisa beraktivitas di ranah publik,” ungkapnya.
“Banyak kaum perempuan masih khawatir menggunakan transportasi umum terutama di malam hari, padahal kejahatan dapat terjadi kapan saja, sepanjang hari. Kejahatan selalu mengintai tidak peduli bentuk ataupun penampilan,” ucap Abdul Hakim.
Transportasi umum adalah tulang pugung mobilitas di banyak kota di seluruh Indonesia, Khususnya di Kota Jakarta. *Ketidaksetaraan akses dan fasilitas, Perempuan juga sering menghadapi ketidaksetaraan akses dan fasilitas di transportasi umum”, Ucapnya.
“Ruang yang tidak memadai untuk penumpang wanita dengan anak kecil atau ibu hamil, kurangnya fasilitas yang bersih dan aman, serta pencahayaan yang buruk di halte atau stasiun, semuanya itu masih menjadi kendala serta menghambat pengalaman perjalanan perempuan,” pungkas Syafi Djohan saat menyabung pembahasan dari Narasumber.
“Beberapa perempuan mungkin merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dengan penumpang lain, terutama di dalam kereta atau transport yang penuh sesak. Ketika di kelilingi oleh orang-orang asing, terutama ketika tempat duduk berdekatan dengan laki-laki yang tidak di kenal, perempuan dapat merasa tidak aman,” tutur Syafi Djohan di hadapan ratusan warga dan tokoh masyarakat peserta Sosialisasi Perda di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
“Untuk itu, kami bersama temen-teman di DPRD Jakarta akan terus mendorong pemerintah, administrator transportasi, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menuntaskan masalah ini demi kenyamanan dan keamanan pengguna transportasi umum secara menyeluruh”, jelasnya. (AHK)
