Blitar Kabupaten– Tim Panca Gatra Indonesia yang mendampingi sembilan kelompok masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Blitar menggelar sarasehan akbar.
Pertemuan ini membahas tentang ‘Membela Program Presiden Jokowi, Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria’ di Kelurahan Tlumpu, Sabtu (29/7/23).
“Pertemuan ini merupakan gerakan lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang masih tertunda,” ujar Hadi Sucipto dari Tim Panca Gatra Indonesia.
Hadi menjelaskan, mereka berencana mengunjungi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan Dirjend Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN di Jakarta untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Hadi juga menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada 2019 terkesan tidak produktif.
“Kami juga mendesak agar Bupati Kabupaten Blitar mengambil langkah serius dalam menangani reforma agraria ini,” imbuh Hadi.
Diterangkan Hadi, terdapat sembilan titik lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas kurang lebih 8.000 hektare, yang diajukan oleh Tim Panca Gatra Indonesia untuk didistribusikan kepada masyarakat.
Mereka meminta agar Pemkab Blitar segera menyelesaikan permasalahan reforma agraria yang ada.
“Pemkab Blitar dan Perpres No 86 Tahun 2018 terlihat berbeda arahannya,” ujar dari. Supriarno, salah satu anggota Tim Panca Gatra, turut menambahkan.
dari, Supriarno berharap agar Pemkab lebih aktif dalam memperjuangkan objek TORA dan mendorong redistribusi tanah kepada masyarakat seperti yang dilakukan di daerah lain.
Forum ini diadakan sebagai upaya untuk mengingatkan Pemkab Blitar agar lebih serius dalam menangani permasalahan reforma agraria.
“Karena tanah-tanah yang sedang kami perjuangkan ini telah digarap oleh masyarakat selama lebih dari 20 tahun, bahkan beberapa sejak sebelum Indonesia merdeka,” pungkas dari.Supriarno.(nt/Herlina)
