Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindaria Prabowo Subianto mengatakan demokrasi yang di Jalankan saat ini ongkos politiknya terlalu mahal.
Dia menyampaikan di beberapa negara, misalnya Inggris, tiap calon anggota parlemen yang mencalonkan diri kemungkinan hanya mengeluarkan sekitar Rp.7 hingga 10 juta dari uang pribadinya.
Sementara di Indonesia, kenyataan bahwa ongkos politik lebih dari negara-negara besar itu.
“Berarti sistem politik kita tidak membawa negeri ini menjadi maju, hebat, makmur, tetapi bisa merusak negara ini sendiri,” ujar Prabowo menanggapi pertanyaan Najwa Shihab.
Probowo diundang dalam sesi wawancara di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, yang rekamannya disiarkan oleh Tim Media Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (30/6/23).
“Nanti ini harus ada semua pimpinan, semua stakeholder, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual semua harus duduk mengkaji, dan bagaimana apa yang ingin kita perbaiki,” imbuh Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menunjukkan keyakinannya bahwa partai politik tetap harus dipertahankan dalam sistem demokrasi dan sistem politik di Indonesia, meskipun ada beberapa kader partai korupsi.
“Ada kaderisasi berhasil, ada kaderisasi gagal. Kita sekolah saja tidak semua lulus dengan summa cum laude.” terang Menteri Pertahanan itu.
Sebelumnya, Lembaga Public Opinion and Policy Research (Populi) Center dalam hasil surveinya untuk periode Juni 2023 menunjukkan partai politik menempati urutan ke-10 atau terbawah untuk lembaga-lembaga yang dipercaya publik.
Mayoritas responden yaitu 85,7 persen dari 1.200 orang paling percaya terhadap TNI, sementara untuk partai politik hanya 59,3 persen responden.
Menurut Prabowo jika partai politik kurang dipercaya oleh publik, maka itu menjadi pekerjaan rumah bagi kader dan pimpinan parpol untuk mengubah persepsi tersebut.
Menurut Prabowo, perbaikan itu tidak hanya pada partai politik, tetapi juga pada sistem politik di Indonesia secara keseluruhan.
Dia mengatakan keberadaan partai politik masih penting dalam praktik demokrasi di Indonesia mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 270 juta lebih jiwa, dan wilayahnya yang luas.
“Tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan, (itu) harus diwakilkan. Nah ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik,” pungkas Prabowo.(tempo)
