Satujuang, Jakarta- Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan peringatan keras terhadap dugaan permainan dana dalam sektor perhubungan laut, khususnya terkait dana jasa labuh dan konsesi pelabuhan.
Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pemasukan keuangan pelabuhan yang dikelola otoritas Kementerian Perhubungan.
Pernyataan ini disampaikan Rieke dalam video resmi yang diunggah pasca berhasilnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai dan transportasi logistik menuju Pulau Enggano.
“Dana konsesi dan jasa labuh yang masuk ke otoritas pelabuhan di Kementerian Perhubungan sudah saatnya diaudit secara khusus. Ini menyangkut hajat hidup kita semua,” tegas Rieke.
Ia menyebut pengelolaan dana tersebut selama ini tidak transparan dan rawan dikorupsi. Rieke mengaitkan urgensi audit ini dengan sejumlah kasus korupsi pengerukan pelabuhan yang telah terjadi sebelumnya, termasuk di Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah), Samarinda (Kaltim), Benoa (Bali), dan Pulau Pisau (Kalsel), yang anggarannya mengalir dari proyek tahun 2013 hingga 2017.
“Saya mendukung tindak lanjut atas indikasi kuat korupsi dalam pengerukan pelabuhan-pelabuhan itu. Jangan ulangi kesalahan yang sama,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam konteks normalisasi pelabuhan yang sedang berjalan saat ini, termasuk di Pulau Baai Bengkulu, Rieke mengingatkan bahwa pengawasan anggaran harus ketat sejak awal.
Ia menekankan bahwa proyek-proyek seperti ini jangan sampai jadi celah baru untuk memperkaya oknum melalui manipulasi anggaran dan mark-up pengerjaan.
Lebih jauh, Rieke menilai pelabuhan bukan hanya titik keluar masuk barang, tapi juga instrumen strategis negara dalam konteks pertahanan dan geopolitik.
“Kalau mau bicara soal perbaikan ekonomi, tata kelola perdagangan, apalagi pertahanan dan keamanan, ya pelabuhan harus bersih dulu. Jangan ada permainan dana di dalamnya,” katanya.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap buruknya infrastruktur maritim Indonesia, di mana masih ada 19 pelabuhan lain yang mengalami pendangkalan dan terancam lumpuh jika tidak segera dinormalisasi.
“Yang main duit dana labuh dan konsesi, siap-siap!”, tutup Rieke dengan gaya komunikasinya yang menyentil.
Pernyataan ini mempertegas bahwa sektor pelabuhan kini bukan hanya jadi sorotan pembangunan, tapi juga jadi target pengawasan antikorupsi di parlemen. (Red)
