Soal Pengangkatan Kembali Plt Kadinkes, Ini Penjelasan Kadis Kominfo

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, Eko Agusrianto

Kota Bengkulu – Baru-baru ini publik di ramaikan pemberitaan perihal diangkatnya kembali Sri Martiana menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bengkulu.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Eko Agusrianto angka bicara melalui konferensi pers.

Eko meluruskan, pengangkatan pelaksana harian atau pelaksana tugas merupakan kewenangan Walikota, dan tak perlu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga :  Bupati Asahan Laporkan SPT Tahunan Secara Online melalui E-Filing

“Jadi, terkait yang ramai diperbincangkan terkait penunjukkan ibu Sri sebagai Plt Kadinkes kita menjelaskan, Plt ini kan belum defenitif, jadi ini kewenangan Walikota,” jelas Eko.

Ia menjelaskan, pengangkatan kembali Sri sebagai Plt Kadinkes dinilai tak salah dan ini juga pertimbangan dari Walikota mengenai kinerja yang kian meningkat.

“Memang dulu pernah dicopot dan setelah dilakukan evaluasi dia dianggap cakap, kinerja jauh lebih meningkat dan sebagainya. Untuk itu, Sri diberi kesempatan kembali. Artinya yang perlu dipahami bahwa orang yang pernah melakukan kesalahan, ketika dia memperbaikinya, tak masalah diberi kesempatan lagi asal sesuai aturan dan prosedurnya,” tambahnya.

Baca Juga :  Bupati Asahan Bersama Forkopimda Tanam 10 Ribu Pohon Mangrove

Eko menegaskan kembali, pengangkatan Plt itu merupakan kewenangan Walikota.

“Di daerah lain pun penunjukkan Plt juga tidak memerlukan persetujuan KASN, ” tutupnya.

Penjelasan Eko juga selaras dengan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1/SE/1 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Baca Juga :  Walikota Helmi Hasan Ajak Masyarakat Agar Lebih Melek Hukum

Dimana salah satu poinnya menjelaskan, penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian dan Pelaksana tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat. (**)