Satujuang- Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut skandal dugaan mark up impor beras yang merugikan negara hingga Rp8,5 triliun serta menimbulkan demurrage senilai Rp294,5 miliar.
Santoso menekankan urgensi tindakan hukum terhadap pelaku skandal ini, menyebutnya sebagai perilaku yang sangat merugikan rakyat Indonesia.
“Tindakan cepat KPK diperlukan untuk membongkar kasus ini sebagai wujud keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga beras dan dampak sosial yang lebih luas,” ujar Santoso, Minggu (21/7/24).
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo, dan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Bayu Krisnamurthi, telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR).
Mereka dilaporkan terkait dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dengan nilai mencapai Rp2,7 triliun, serta kerugian negara yang timbul akibat demurrage impor beras.
SDR berharap laporannya dapat menjadi masukan bagi KPK dalam menangani kasus ini dengan serius.
Namun, KPK sendiri belum memberikan informasi publik terkait hasil dari pelaporan ini, mengingat hal tersebut termasuk dalam ranah informasi yang bersifat rahasia.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat membocorkan informasi terkait laporan tersebut kepada publik, dan bahwa penyebaran informasi oleh pihak lain di luar kewenangan KPK.
Skandal mark up impor beras ini juga diduga mempengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya, yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
Santoso dan SDR mendorong KPK untuk segera bertindak dalam menyelidiki peran serta kedua pejabat yang terlibat dalam skandal ini, dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan dan kerugian negara dapat diminimalisir.(Red/idntimes)
Dapatkan berita pilihan kami langsung di genggamanmu! Pilih kanal andalanmu, akses berita Satujuang.com di WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VavO9DU0lwgyedNGq30R
