Lebong, Satujuang.com – Dugaan penyimpangan proyek LPJU Lebong Tahun Anggaran (TA) 2026 senilai Rp4.679.528.841 atau sekitar Rp4,67 miliar kian menarik ditelisik setelah dokumen peta perencanaan milik instansi terkait terungkap ke publik.
Data dari dua lembar paparan resmi Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-Perhubungan) Kabupaten Lebong mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut terbagi dalam dua skema pengerjaan dengan total keseluruhan 350 titik lampu.
Sebelumnya, proyek pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tersebut dipersoalkan oleh Aan Ade Putra selaku Divisi Hukum IPKL yang merupakan warga Desa Talang Baru Dua, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.
Aan menyoroti proses pengadaan melalui sistem e-katalog maupun pengadaan langsung, dugaan pengondisian paket pekerjaan, potensi penggelembungan harga (mark-up), hingga kualitas lampu yang terpasang di lapangan.
“Yang kami laporkan adalah dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemeliharaan LPJU TA 2026. Total nilai paket yang menjadi sorotan mencapai Rp4,67 miliar,” demikian pokok laporan yang disampaikan Aan.
Berdasarkan dokumen paket pekerjaan yang dihimpun pelapor, anggaran proyek LPJU Lebong tersebut dialokasikan melalui dua tahap, yakni APBD Murni dan APBD Perubahan TA 2026.
Pada APBD Murni, terdapat paket pemeliharaan LPJU oleh CV Inter Nusa Kreasindo dengan nilai kontrak Rp2.550.100.345, paket pengawasan oleh CV Arch Studio senilai Rp79.947.750, serta perencanaan LPJU lanjutan oleh CV Dinamika Consultant senilai Rp69.990.606.
Sementara pada APBD Perubahan, tercatat paket pengadaan atau pemeliharaan LPJU lanjutan oleh Solarindo Jaya senilai Rp1.848.483.000, pengawasan LPJU oleh CV Dinamika Consultant senilai Rp69.990.606, serta perencanaan LPJU oleh CV Griya Teknik senilai Rp61.007.450.
Dalam daftar enam paket tersebut, CV Dinamika Consultant tercatat dua kali memenangkan paket pengadaan langsung dengan nilai kontrak kembar identik hingga satuan rupiah, yakni Rp69.990.606.
Penelusuran redaksi terhadap dokumen paparan Bidang Perhubungan Dinas PUPR-Perhubungan Kabupaten Lebong memperlihatkan kesesuaian jumlah titik fisik dengan pembagian dua tahap anggaran tersebut.
Pada dokumen bertajuk Pemeliharaan Pemasangan LPJU-PLN Kabupaten Lebong Tahun 2026, tercatat sebanyak 230 titik lampu yang tersebar di tiga ruas jalan.
Ruas pertama membentang dari Amen, Sungai Gerong, Sukau Rajo, Selebar, Garut, Tabeak Dipoa, Tabeak Kauk, hingga Lemeu Pit.
Ruas kedua meliputi jalur Muning Agung, Agung, Ujung Tanjung I, Ujung Tanjung II, Ujung Tanjung III, Talang Liak II, Talang Liak I, hingga Bungin, sedangkan ruas ketiga mencakup Simpang Embong Panjang, Suka Damai, Tanjung Bungai II, Tanjung Bungai I, Karang Anyar, Semelako I, Semelako II, Semelako III, hingga Semelako Atas.
Paket 230 titik pada tahap awal ini sebelumnya dijelaskan Kabid Perhubungan Dinas PUPR Lebong, Eldi Satria, mencakup wilayah Kecamatan Amen, Lebong Tengah, Lebong Sakti, dan Bingin Kuning dengan masa pelaksanaan 90 hari sejak 5 Agustus hingga 2 November 2026 dan diklaim rampung 100 persen.
Adapun pada dokumen kedua yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kepala OPD bertajuk Peta Lokasi Rencana Pemasangan LPJU Kabupaten Lebong Tahun 2026, dinas merinci tambahan rencana pemasangan sebanyak 120 titik di empat lokasi.
Rinciannya terdiri atas 19 titik LPJU Tenaga Surya 100 Watt di ruas Sabo Bungin–Semelako, tujuh titik LPJU Tenaga Surya 100 Watt di area Masjid Agung Tanjung Agung, empat titik LPJU Tenaga Surya 100 Watt di area GOR Tanjung Agung, serta 90 titik LPJU Daya PLN 100 Watt di ruas jalan utama Muara Aman–Tunggang–Air Kopras.
Jika nilai kontrak masing-masing paket fisik disandingkan dengan jumlah titik pada dokumen dinas, biaya rata-rata pada paket 230 titik LPJU-PLN mencapai sekitar Rp11,08 juta per titik.
Sedangkan pada paket 120 titik melonjak menjadi sekitar Rp15,40 juta per titik meskipun 90 titik di antaranya berjenis daya PLN tanpa panel surya.
Angka satuan tersebut terpaut cukup tinggi jika dibandingkan dengan pembanding pengadaan LPJU di tingkat desa yang disebut pelapor berkisar antara Rp7 juta hingga Rp10 juta per unit.
Selain selisih hitungan satuan, peta perencanaan dinas juga memperlihatkan perlunya verifikasi koordinat lapangan di koridor Bungin dan Semelako karena wilayah tersebut tercantum dalam jalur 230 titik LPJU-PLN sekaligus masuk dalam rencana 19 titik LPJU tenaga surya pada paket lanjutan.
Peta resmi dinas turut mengonfirmasi lokasi temuan lampu mati yang dipersoalkan warga di Desa Talang Liak II, Kecamatan Bingin Kuning, karena desa tersebut memang masuk dalam daftar titik pemasangan Ruas 2 jaringan LPJU-PLN.
Lampu penerangan jalan yang baru dipasang di Desa Talang Liak II tersebut dilaporkan mendadak mati pada 19 November 2026 atau hanya berselang 17 hari setelah klaim penyelesaian kontrak tahap awal pada 2 November 2026, sebelum akhirnya dipasang kembali oleh rekanan usai diprotes warga di media sosial.
Aan berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, hingga pengujian fisik dan spesifikasi barang di lapangan.
Redaksi Satujuang.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Eldi Satria, Dinas PUPR Kabupaten Lebong, CV Inter Nusa Kreasindo, Solarindo Jaya, CV Arch Studio, CV Dinamika Consultant, maupun CV Griya Teknik untuk menyampaikan penjelasan resmi berbasis data dan spesifikasi kontrak.
(Red)







