Satujuang-Masyarakat Kabupaten Mukomuko mendadak gempar setelah kabar penetapan Zamhari, mantan Kepala Desa Trastujam yang terpilih menjadi anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar, sebagai pimpinan DPRD tersebar luas di masyarakat.
Pengumuman penetapan yang disampaikan pada 23 September 2024 tersebut langsung memicu reaksi keras di berbagai kalangan.
“Kami sangat menyesalkan keputusan Partai Golkar jika informasi ini benar. Dari seluruh kader yang ada, seharusnya banyak yang lebih layak dan mumpuni di berbagai bidang,” sampai tokoh masyarakat terkemuka, Udin, dengan nada kecewa terhadap Partai Golkar, Senin (23/9/24).
Udin menekankan bahwa Partai Golkar memiliki banyak kader berkualitas yang jauh lebih berkompeten, termasuk mantan pejabat yang memiliki pengalaman.
Ada juga seorang dokter yang harapannya mampu memperbaiki pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko dengan kebijakannya seorang Ketua DPRD, serta beberapa kader dengan gelar pendidikan tinggi, mulai dari S1 hingga S2.
“Namun mengapa Golkar justru memilih kader yang hanya memiliki pendidikan setara SMA (Paket C)? Saya sangat tahu sepak terjang calon ketua dewan tersebut, mulai dari karir hingga pendidikannya,” lanjut Udin dengan nada tegas.
Tidak hanya Udin PB, tokoh masyarakat dari Kecamatan Lubuk Pinang, Antoni, juga turut menyuarakan kekecewaannya.
“Saya sangat kecewa dengan keputusan ini. Harapan saya sangat besar pada kemenangan signifikan Partai Golkar, terutama mengingat banyaknya kader yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang luar biasa di tengah masyarakat,” kata Antoni dalam keterangannya.
Penetapan Zamhari yang dianggap sebagai keputusan yang mengejutkan, seakan mengabaikan kader-kader potensial lainnya yang dinilai lebih layak.
Masyarakat Mukomuko kini menantikan klarifikasi dan langkah lebih lanjut dari Partai Golkar terkait keputusan kontroversial ini.
Keputusan ini diharapkan tidak hanya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan juga untuk kepentingan dan kemajuan Kabupaten Mukomuko secara keseluruhan.
Masyarakat berharap ada kebijakan yang lebih transparan dan tepat dalam menentukan pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan positif bagi daerah ini. (Sulbani)
