Perdebatan mengenai pemberian gelar adat sebagai pola penjajah atau kepentingan modern terus bergulir, padahal secara historis, ini adalah tradisi asli Nusantara yang telah ada ribuan tahun.
Tinjauan historis, antropologis, dan adat budaya Nusantara menegaskan bahwa pemberian gelar adat merupakan tradisi asli yang jauh lebih tua dari kedatangan kolonial Eropa.
Kerajaan-kerajaan Nusantara, termasuk Sriwijaya, Majapahit, Kutai, Mataram Kuno, Minangkabau, Bugis-Makassar, dan kerajaan adat di Papua, telah memiliki struktur sosial, bangsawan, serta gelar adat sejak abad ke-7 hingga ke-14.
Beberapa contohnya meliputi:
- Di Minangkabau, gelar Datuk, Sutan, dan Rajo sudah ada jauh sebelum masa kolonial.
- Di Jawa, gelar Raden, Raden Mas, Kanjeng, dan Gusti merupakan struktur bangsawan pra-kolonial.
- Sistem Raja, Ompu, dan struktural marga di Batak sudah eksis sebelum era Belanda.
- Gelar Anak Agung, Cokorda, dan I Gusti di Bali berasal dari sistem kerajaan Hindu-Bali kuno.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem gelar adat adalah bagian dari kearifan lokal Nusantara, bukan warisan kolonial.
Penjajah Belanda justru menunggangi struktur gelar adat yang sudah ada untuk kepentingan kekuasaan mereka, bukan menciptakannya.
Belanda sering mengangkat bupati, kepala adat, atau bangsawan tertentu sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kolonial.
Mereka memanfaatkan struktur yang telah hidup dalam masyarakat tanpa menciptakan gelar baru.
Contohnya adalah:
- Jabatan bupati di Jawa tetap memakai gelar tradisional karena dianggap efektif mengontrol rakyat.
- Belanda mengatur hierarki kerajaan lokal untuk mempermudah administrasi kolonial.
Dengan demikian, pola penjajah adalah pemanfaatan gelar adat, bukan penciptaannya. Dalam tradisi asli Nusantara, gelar adat memiliki beberapa nilai penting:
- Sebagai penanda identitas marga atau klan.
- Sebagai bentuk penghormatan atas jasa.
- Memberikan legitimasi sosial.
- Menunjukkan tanggung jawab adat.
- Sebagai penerus silsilah.
Nilai-nilai ini berbeda jauh dari pola kolonial yang berorientasi pada kekuasaan dan kontrol politik.
Di era modern, sebagian komunitas adat memberikan gelar kepada tokoh publik atau pejabat sebagai bentuk penghormatan atau kedekatan.
Fenomena ini kadang dipandang mirip pola kolonial karena menyerempet kepentingan kekuasaan. Namun, fenomena modern ini berbeda dari akar tradisi aslinya.
Politisasi gelar adalah praktik kontemporer, bukan bukti bahwa gelar adat adalah produk penjajah.
Pemberian gelar adat merupakan tradisi asli Nusantara yang sudah ada jauh sebelum kedatangan penjajah.
Penjajah hanya memanfaatkan struktur adat tersebut untuk kepentingan politik kolonial mereka.
Distorsi atau politisasi gelar adat yang terjadi sekarang lebih banyak dipengaruhi dinamika kekuasaan modern, bukan warisan kolonial.
