Kota Batu – Pemerintah Kecamatan Junrejo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Pendopo Kantor Kecamatan Junrejo, Rabu (22/2/23).
Kegiatan ini dihadiri Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, Sekda Kota Batu, Anggota DPRD Dapil Kecamatan Junrejo, Camat Junrejo Dian Saraswati.
Lalu Jajaran Muspika, Kepala Desa, Lurah, Ketua TP PKK, Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua LPMK Junrejo dan seluruh jajaran SKPD Pemerintah Kota Batu serta para undangan.
Musrenbang tingkat kecamatan adalah sebuah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas.
Program kegiatan prioritas tersebut tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota.
Musrenbang kali ini mengusung tema ‘Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Didukung Kualitas Infrastruktur Inovasi dan Daya Saing SDM’.
“:Ada 71 usulan dari dari Desa dan kelurahan yang dibahas dalam Musrenbangcam untuk tahun 2024,” ungkap Camat Junrejo, Dian Saraswati.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Kota Batu, MD Furqon menjelaskan, Musrenbangcam ini meliputi isu-isu strategis yang sedang fokus ditangani oleh Pemkot Batu.
“Seperti penanganan stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan tingkat pengangguran terbuka, penanganan Inflasi, serta kesiapan pelaksanaan pemilu serentak,” ujar Furqon.
Selain itu, pihaknya juga masih menunggu usulan pokok-pokok pikiran (pokir) dari DPRD Kota Batu, aspirasi masyarakat melalui lembaga berbadan hukum.
Selanjutnya juga akan dilakukan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Dengan adanya musrenbang ini, akan didapatkan usulan dan masukan sehingga arah pembangunan Kota Batu dapat disepakati oleh semua pihak,” jelas Furqon.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai menyampaikan, seluruh usulan tersebut akan dipertimbangkan dan dikaji ulang.
Hal itu dilakukan agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif dari bawah.
“Selain itu, akan difokuskan pada usulan yang diprioritaskan, untuk hal yang bisa diselesaikan di tingkat kelurahan/desa harus segera dieksekusi,” kata Aries.
Aries juga menekankan bahwa setiap OPD tidak bisa berdiri sendiri tapi bergerak bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
Aries menginstruksikan seluruh OPD harus turun ke seluruh masyarakat miskin.
“Apapun bentuknya kita harus intervensi, bisa melalui program maupun kemampuan OPD tersebut. Bisa melalui BLT atau pemberian makanan setiap hari,” pungkas Aries. (diskominfo/dws).
