Satujuang, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mencetak sejarah baru dalam tata kelola pemilihan umum di Indonesia.
Setelah meniadakan ambang batas pencalonan presiden awal tahun ini, lembaga pengawal konstitusi tersebut kini memutuskan untuk memisahkan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029.
Ketua MK, Suhartoyo, mengetuk palu pada Kamis (26/6/25), dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Perludem terhadap UU Pemilu dan Pilkada.
Dilansir dari media Antara, Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa Pemilu Lokal, meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil kepala daerah akan dilaksanakan setelah rangkaian Pemilu Nasional selesai.
Sementara itu, Pemilu Nasional, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, tetap diselenggarakan lebih dahulu.
Mahkamah menyoroti akumulasi agenda pemilihan dalam satu tahun sejak 2004 hingga 2024 sebagai akar permasalahan.
Tumpukan tahapan yang bertabrakan telah menimbulkan tekanan berat bagi penyelenggara.
Tragedi Pemilu 2019, yang menelan korban jiwa di kalangan petugas penyelenggara, menjadi bukti nyata dampak beban kerja berlebih terhadap mutu demokrasi.
Selain faktor keselamatan, MK juga mencatat lemahnya pembinaan kader partai politik akibat padatnya siklus pemilu.
Partai politik kerap memilih figur populer non-kader karena minimnya waktu untuk membentuk dan mengasah kader internal.
Bagi masyarakat pemilih, tumpukan surat suara di hari pencoblosan menimbulkan kebingungan dan kejenuhan.
Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pemilihan serta tingkat partisipasi publik.
MK menambahkan, kedekatan waktu antara Pemilu Nasional dan Lokal membuat isu-isu daerah tenggelam oleh dinamika nasional, sehingga pemilih kesulitan menilai kinerja pejabat lokal secara objektif.
“Pemilu yang terlalu berdekatan memecah fokus pemilih dan mengganggu kualitas kedaulatan rakyat,” tegas MK.
Meskipun dipisah, MK memastikan keserentakan tetap terjaga untuk Pemilihan anggota DPR dan DPD yang masih akan bersamaan dengan pemilihan presiden/wakil presiden.
Namun, penyesuaian masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menjadi tantangan transisi yang harus dirancang matang oleh DPR dan Pemerintah, sesuai prinsip hukum dan konstitusi. (AHK)
