Menu

Mode Gelap
Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Serahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejari Jakpus Kasus Razman dan Firdaus, Praktiksi Hukum: Pemberian Sanksi Harus Objektif dan Proporsional Polisi Bekuk Komplotan Wanita Spesialis Pencuri Perhiasan Anak Ratusan Personel Amankan Haul Habib Muhammd Bin Thohir Al Hadad di Kota Tegal Korem 041 Gelar Turnamen Tenis Beregu Putra se-Provinsi Bengkulu Perseteruan LSM Dengan Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Jadi Perhatian Banyak Pihak

Politik

Menko Polhukam Mahfud MD: Politik Uang dan Identitas Ancam Pemilu

badge-check


Mahfud MD Perbesar

Mahfud MD

Jakarta– Menko Polhukam, Mahfud MD menekankan pentingnya pemilu sebagai implementasi utama dalam menjalankan demokrasi dan menjamin hak konstitusional warga negara.

Dalam hal ini, ia mengidentifikasi dua masalah serius yang harus diantisipasi secara dini, yaitu politik uang dan politik identitas.

Politik uang merupakan sebuah ancaman berupa upaya memenangkan pemilu dengan cara membeli dukungan.

Mahfud mengungkapkan bahwa politik uang sering kali dilakukan melalui pembelian suara oleh oknum pejabat di tingkat desa, kecamatan, dan bahkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mahfud juga menyebutkan bahwa politik uang juga terjadi melalui serangan fajar.

Masalah kedua yang perlu diwaspadai adalah penyebaran berita bohong yang berisi fitnah terhadap lawan politik, yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Ia menegaskan bahwa mencaci maki dan melakukan fitnah atas nama demokrasi dan hak asasi manusia adalah hal yang tidak dapat diterima.

Mahfud menekankan bahwa politik identitas, yang sering digunakan sebagai sarana untuk memecah belah bangsa, sangat berbahaya.

Dalam pelaksanaan pemilu, sebanyak 56% masyarakat menyatakan khawatir mengenai adanya perpecahan atau polarisasi.

Mahfud membedakan antara politik identitas dengan identitas politik, menjelaskan bahwa setiap individu memiliki identitas politik dan ikatan primordial seperti agama, suku, dan ras.

Namun, ia menekankan bahwa pemilihan berdasarkan identitas tidak boleh menjadi faktor utama dan tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi orang lain.

Mahfud MD menekankan perlunya kesadaran akan ancaman politik uang dan politik identitas serta perlu adanya tindakan antisipatif untuk mencegah pelanggaran yang dapat merusak pelaksanaan pemilu yang bersih dan demokratis.(sindonews)

Trending di Politik