![[Kanan] Rustam Efendi SH](https://satujuang.com/wp-content/uploads/Compress_20241213_140826_6407.webp)
Bengkulu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mukomuko dinilai tidak transparan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sedang mereka tangani.
“Masyarakat butuh kejelasan dan kepastian hukum. Jika tidak terbukti bersalah dan tidak ada kerugian negara, umumkan ke publik agar masyarakat mengetahuinya,” ujar praktisi hukum, Rustam Efendi SH kepada media ini, Kamis (12/12/24).
Rustam mengaku prihatin terhadap kinerja yang ditunjukkan oleh pihak Kejari Mukomuko, hingga saat ini banyak penanganan kasus-kasus korupsi yang dinilai stagnan perkembangannya.
Padahal kata dia, institusi ini menangani banyak kasus besar, seperti dugaan korupsi makan minum di Sekretariat Daerah Mukomuko, penyimpangan anggaran dana tak terduga (BTT) BPBD, hingga pemotongan anggaran APBD sebesar 20%.
Lambannya penangangan perkara-perkara tersebut pun akhirnya dipertanyakan, apakah disengaja atau karena adanya faktor lain. Isu kongkalikong hingga kualitas aparat pun akhirnya berkembang.
Rustam menyatakan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berencana melaporkan situasi di Mukomuko kepada Jaksa Agung Muda Bidang Bu Pengawasan (Jamwas), Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
“Jangan sampai semua kasus diambil, tapi tidak ada satu pun yang tuntas. Transparansi dan keterbukaan sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Disisi lain, Rustam memberikan apresiasi kepada pihak Satreskrim Polres Mukomuko. Karena dianggap telah bekerja dengan efisien.
Termasuk dengan keberhasilan membongkar kasus dugaan korupsi BUMDes tanpa perlu banyak publikasi sebelumnya.
“Pada momentum Hakordia ini, kita patut memberi penghargaan kepada Satreskrim Polres Mukomuko yang mampu menunjukkan hasil nyata, meski bekerja diam-diam,” ungkap Rustam.
Seperti diketahui peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) menjadi momentum refleksi bagi masyarakat untuk menilai kinerja aparat penegak hukum.
Transparansi dan capaian signifikan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani perkara-perkara korupsi yang mereka tangani menjadi sorotan masyarakat pada setiap peringatan Hakordia setiap tahunnya. (Red)
