FPR Tuntut Hentikan Aktifitas PT PDU, Diduga Tak Miliki Izin

Orasi ketua umum FPR di depan Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu

Bengkulu – Front Pembela Rakyat (FPR) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Jum’at (10/12/21).

Dalam aksi ini FPR bersama lembaga lain dan masyarakat kabupaten Bengkulu Utara menuntut untuk menghentikan aktifitas PT. PDU di perkebunan yang izin Hak Guna Usaha (HGU) nya sudah mati dari tahun 2018 lalu.

Dalam orasi disebutkan bahwa walaupun izin HGU sudah habis, PT.PDU sampai saat tetap melakukan aktifitas pemanenan buah sawit dilokasi tersebut.

Baca Juga :  Mahfud Minta Aksi 11 April Tidak Ada Kekerasan dan Peluru Tajam

Ketua Umum FPR, Rustam Ependi, meminta kepada Kanwil ATR/BPN untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

“HGU PT.PDU sudah mati dari tahun 2018, tidak ada perpanjangan, mengapa masih boleh panen ?,” ujar Rustam dalam orasi.

Dikatakan Rustam, ini merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat desa penyangga PT.PDU atas sikap perusahaan tersebut yang arogan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Musda KNPI Provinsi, Aten dan Bowo Bersaing

“Masyarakat meminta kejelasan atas status HGU PT.PDU karena sudah banyak warga yang dituduh melanggar hukum karena sempat bersinggungan dengan perusahaan tersebut,” ungkapnya. Hearing Kanwil ATR/BPN Bengkulu bersama perwakilan pengunjuk rasa

Dilain pihak, kepala Bidang Pendataan Tanah Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Adam Hawadi mengungkapkan, bahwa pihak mereka belum pernah mendapatkan pengajuan perpanjangan ataupun pembuatan HGU baru dari PT.PDU.

“Sebagai informasi, sampai saat ini HGU PT. PDU ini belum diperpanjang pak,” ujarnya dalam hearing bersama perwakilan aksi unjuk rasa.

Baca Juga :  Kisruh Anggaran Publikasi Kominfosan Kota Bengkulu Berbuah Laporan ke Kepolisian

“Perpanjangan itu belum ada, walaupun mungkin jika sudah dimasukkan berkasnya, penerbitan itu belum ada,” sambungnya lagi.

Kembali Yustin menegaskan bahwa HGU PT.PDU belum diperpanjang lagi ataupun di terbitkan izin HGU baru. Bahkan aktifitas pengukuran lahan yang dilakukan oknum BPN Bengkulu Utara tidak diketahui kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu.