Satujuang- Prabowo Subianto, presiden terpilih, berencana untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan memisahkan sektor pajak serta bea cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencana ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), dalam acara UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta.
Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk mendukung program-program strategis pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan.
Beberapa program utama meliputi penyediaan makanan bergizi gratis, perbaikan infrastruktur pendidikan, dan pengembangan lumbung pangan nasional.
Program makan bergizi gratis, yang membutuhkan anggaran besar, ditargetkan untuk menjangkau hampir sepertiga populasi Indonesia, termasuk 44 juta anak sekolah dan jutaan ibu hamil.
Burhanuddin menegaskan pentingnya memastikan bahwa program-program ini dapat direalisasikan.
Ia menekankan bahwa pemerintah Prabowo perlu memiliki kapasitas untuk melaksanakan rencana tersebut, bukan hanya sekadar political will.
Oleh karena itu, perubahan kelembagaan dalam pengelolaan penerimaan negara dianggap krusial.
Selain itu, rencana transformasi kelembagaan juga akan diterapkan pada badan usaha milik negara (BUMN), yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap negara.
Burhanuddin menyebutkan bahwa perubahan ini direncanakan dimulai pada Januari 2025.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi rencana tersebut dengan mengatakan bahwa nomenklatur kementerian masih dalam proses pembahasan.